HEADLINE TOPIK:
Sejumlah Proyek Bermasalah Terungkap di Evaluasi DPRD Lutim
Selasa,26 Juli 2016 | 22:18 WITA | Alpian Alwi

Reses evaluasi pelaksanaan kegiatan fisik tahun 2015 berlangsung diaula kantor camat Angkona, Selasa (26/7/16). Kegiatan tersebut dipimpin wakil ketua DPRD Luwu Timur, HM Siddiq BM.

Dalam evaluasi itu terungkap sejumlah proyek fisik tahun anggaran 2015 lalu disoal oleh masing – masing Kepala Desa (Kades) dikecamatan Angkona yang hadir.

Seperti, pembangunan pasar desa Mantadulu, rehab jaringan jides poktan mulya desa Balirejo, dan pembangunan drainase kompleks kantor desa dan pasar desa Mantadulu.

Kades Mantadulu, Melda Bambang Ramli mengatakan, lantai WC pada pasar desa Mantadulu sudah terlihat jebol dan atap ikut bolong.

“Sebelum di PHO (provisional hand over) saya persoalkan namun tidak diindahkan oleh kontraktornya,” ungkap Melda Bambang.

Selain itu, drainase kompleks kantor desa dan pasar desa Mantadulu senilai Rp200 juta juga tidak sesuai peruntukannya. “Harusnya drainase ini berada dikompleks pasar desa tetapi kenyataannya telah dibangun didusun Mettasari,” ungkapnya.

Kades Balirejo, Ketut Artawan mengatakan, rehab jaringan jides poktan mulya desa Balirejo senilai Rp296 juta telah jebol dan retak.

“Ini sudah diperbaiki tetapi kembali jebol,” ungkap Ketut dihadapan HM Siddiq BM, yang didampingi Andi Endi B Shin Go, Efraem, Hj Suharjo dan Suardi Ismail.

Menanggapi hal itu, Wakil ketua DPRD Luwu Timur, HM Siddiq BM meminta kepada dinas pendapatan untuk tidak mencairkan proyek yang tidak memiliki papan proyek dan direksi keet karena ini merupakan salah satu prosedur pelaksanaan kegiatan.

Ia menambahkan, di Mahalona, kecamatan Towuti juga terdapat sejumlah proyek yang tidak mempunyai papan proyek. “Kasihan sekali ini kondisi, maaf ini, jangan sampai pemberi proyek dan pelaksana bersekongkol ini,” tegasnya.

Legislator partai Nasional Demokrat (Nasdem) ini berharap agar kepala desa senantiasa kritisi setiap pekerjaan yang dinilai tidak sesuai didesanya dalam rangka perbaikan daerah tersebut.

Sementara itu, legislator PPP, Andi Endi B Shin Go mengatakan, dana yang digunakan membangun merupakan hak dari masyarakat sehingga diharapkan dana itu betul – betul berujung pada sasaran untuk kesejahteraan masyarakat.

“Ini merupakan tanggung jawabta semua, ajakki masyarakatta pak desa dan perlihatkan kalau ini adalah uang mereka sehingga perlu dikawal bersama,” ungkap Endi.

Redaksi menerima komentar terkait berita atau siaran pers yang ditayangkan. Isi komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim. Redaksi berhak untuk tidak menampilkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA.