HEADLINE TOPIK:
Soal Rp23 Ribu, DPRD Hearing Pemda Lutim
Selasa,31 Januari 2017 | 15:22 WITA | Alpian Alwi
Wakil ketua DPRD Luwu Timur, Muhammad Siddiq.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Luwu Timur telah melayangkan undangan kepada sejumlah pihak seperti Sekertaris Daerah (Sekda), Inspektorat, bagian hukum dan dinas Pendidikan, Selasa 31 Januari.

Undangan yang dilayangkan oleh pihak DPRD tersebut dalam rangka Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait adanya kegiatan pengecekan golongan darah dan pembuatan ID Card siswa dan guru serta pegawai dengan membebankan biaya senilai Rp23 ribu per orang. Rencananya, RDP ini digelar, Rabu 1 Februari.

Wakil ketua DPRD Luwu Timur, HM Siddiq BM yang ditemui awak media membenarkan adanya undangan tersebut. Menurutnya, pihak DPRD mengundang pihak terkait dalam rangka mendengarkan pendapat soal kegiatan pengecekan golongan darah ini.

“Kita undang Bupati dalam hal ini Sekda, Inspektorat, bagian hukum dan Kepala Dinas (Kadis) Pendidikan. Undangan itu terkait pengecekan golongan darah dengan membebankan senilai Rp23 ribu per orang,” ungkap legislator partai Nasional Demokrat (Nasdem).

Siddiq menjelaskan, dalam RDP nantinya, pihak DPRD dalam hal ini komisi satu akan mempertanyakan apakah sebelumnya rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan, La Besse itu sudah dikoordinasikan dengan Bupati, HM Thorig Husler.

“Kita juga menghadirkan Inspektorat alasannya adalah sebagai auditor internal Pemda, apakah keadaan ini menurut Inspektorat melanggar mekanisme atau peraturan perundang – undangan. Kenapa bagian hukum karena mereka mengatur tata naskah,” ungkapnya.

Menurutnya, seluruh pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di kabupaten Luwu Timur ini telah diakomudir didalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). “Kalau tiba – tiba ada seperti itu kenapa tidak minta waktu pembahasan yang lalu,” ungkapnya.

DPRD juga, kata Siddiq, perlu berfikir pra duga tidak bersalah dan boleh juga tidak bersalah, sehingga DPRD akan menghadirkan pihak yang dinilai berkompeten untuk memberikan pertimbangan. “Pelanggaran hukum tidak berakhir kalau kegiatan dihentikan,” ungkapnya.

Redaksi menerima komentar terkait berita atau siaran pers yang ditayangkan. Isi komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim. Redaksi berhak untuk tidak menampilkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA.