HEADLINE TOPIK:
Jaksa Sosialisasi Pungli di Disdik Lutim
Jumat,9 Juni 2017 | 15:07 WITA | Alpian Alwi

goose canada  canada goose  

goose canada  canada goose  

Kepala Seksi (Kasi) Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Luwu Timur, Grefik melakukan sosialisasi kepada ratusan Kepala Sekolah tingkat Sekolah Dasar dan Menegah Pertama (SMP) yang berlangsung diaula kantor Dinas Pendidikan (Disdik), Jum’at (9/6/17).

Sosialisasi pemahaman hukum terkait Pungutan Liar (Pungli) tersebut dihadiri Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Luwu Timur, La Besse, Kepala Bidang (Kabid) Pendidikan Menengah, Raoda dan Kabid Pendidikan dasar, H Ahmar Ahmadi.

Dalam sosialisasi tersebut, Grefik menjelas tentang perbedaan antara Pungutan dengan sumbangan. Menurutnya, pungutan itu adalah adanya dana yang masuk dan keluar yang sifatnya wajib, mengikat, jumlah dan jangka waktu pemungutan ditentukan oleh satuan pendidikan dasar.

“Jadi kalau misalnya, ok mi pale bisaki masuk disekolahku tapi bayarki dulu uang gedung Rp1 juta, dan bisa dicicil tujuh kali, itu pungutan. Yang dilarang itu Pungutan bapak ibu,” ungkap Grefik dihadapan ratusan guru.

Sementara yang tidak dilarang, kata Grefik, adalah sumbangan. Bedanya apa, kalau sumbangan adalah penerimaan biaya pendidikan baik berupa uang maupun barang atau jasa yang diberikan oleh peserta didik, orang tua wali atau perseorangan kepada satuan pendidikan dasar.

“Berarti sumber uangnya berasal dari luar masuk ke dalam. Syaratnya, sifatnya sukarela, suka – suka gue. Tidak memaksa, tidak mengikat dan tidak ditentukan oleh satuan pendidikan dasar baik jumlah maupun jangka waktu pemberiannya. Mau dikasi Rp1 juta syukur, Rp10 juta alhamdulillah,” ungkapnya.

Dasarnya, kata Grefik, pasal 1 angka 2 dan 3 Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan (Permendikbud) nomor 44 tahun 2012. Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah dilarang mengambil pungutan bagi biaya satuan pendidikan.

“Hal ini ditegaskan dalam pasal 9 Permendikbud nomor 44 tahun 2012. Bahkan sekolah yang dimungkinkan melakukan pungutan seperti sekolah dikembangkan atau sekolah yang tidak mendapatkan bantuan dari pemda tetap tidak diperbolehkan melakukan pungutan kepada peserta didik,” tegasnya.

Sementara yang dapat dilakukan sekolah, tambah Grefik adalah, menerima sumbangan yang digunakan untuk memenuhi keperluan biaya satuan pendidikan. “Sumbangan diperbolehkan pak dan nilainya tidak terbatas, boleh, besar kecilnya diserahkan kepada yang mau memberikan sumbangan,” ungkapnya.

Redaksi menerima komentar terkait berita atau siaran pers yang ditayangkan. Isi komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim. Redaksi berhak untuk tidak menampilkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA.