HEADLINE TOPIK:
DPRD Lutim Bahas 3 Ranperda ini, Salah Satunya Narkotika
Senin,11 Desember 2017 | 19:22 WITA | Tommy
dprd/ilustrasi (int)

DPRD Luwu Timur gelar Paripurna dalam rangka Penyerahan ranperda Kabupaten Luwu Timur tahap III Tahun 2017 di Ruang Banggar DPRD Luwu Timur, Malili, Senin (11/12/2017).

Paripurna dihadiri Bupati Luwu Timur HM Thorig Husler, Ketua DPRD Luwu Timur H Amran Syam dan Anggota DPRD, Sekda Bahri Suli, Eselon Dua, Eselon Tiga dan Jajaran Lingkup Pemkab Lutim, dan Kepala Kemenag Lutim.

Ada dua buah rancangan peraturan daerah (ranperda) kabupaten luwu timur diserahkan yakni Ranperda Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Luwu Timur 2017-2037 dan Ranperda Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021.

Bupati Luwu Timur HM Thorig Husler menjelaskan penyusunan rencana pembangunan industri kabupaten selain dimaksudkan untuk melaksanakan amanat Undang-undang nomor 3 tahun 2014 tentang perindustrian, juga untuk mempertegas keseriusan pemerintah kabupaten luwu timur dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan perindustrian.

“Salah satu tujuan yang dimaksudkan adalah peningkatan arus investasi ke daerah melalui sektor industri.” Ujar Husler.

Penyesuaian terhadap RPJMD berupa nomenklatur yang harus disesuaikan dengan perubahan struktur perangkat daerah dalam peraturan daerah (perda) Kab Luwu Timur nomor 8 tahun 2017 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah.

Selain dua Ranperda Pemkab, DPRD akan membahas satu ranperda inisiatif DPRD yakni Ranperda tentang pencegahan dan penyalahgunaan Narkotika.

Ketua DPRD Luwu Timur H Amran Syam mengutarakan narkotika merupakan zat yang berbahaya yang dapat merugikan perseorangan, dan masyarakat khususnya generasi muda. DPRD Lutim perihatin tindak pidana penyalahgunaan narkotika makin menunjukkan peningkatan.

Untuk melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan narkotika, sanksi yang menimbulkan efek jera terhadap pelaku perlu dilaksanakan oleh yang berwenang.

“Ranperda ini mengatur sasaran pencegahan dalam lingkungan keluarga, satuan pendidikan, masyarakat, ormas, instansi pemda, dan DPRD.” tutupnya.

Redaksi menerima komentar terkait berita atau siaran pers yang ditayangkan. Isi komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim. Redaksi berhak untuk tidak menampilkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA.