Ketua Badan Pekerja Pembentukan Daerah Otonomi Baru (BPP DOB) Provinsi Luwu Raya, Darwis Ismail, menilai keberadaan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Kabupaten Luwu Timur berpotensi menjadi salah satu nilai tambah dalam perjuangan pembentukan Provinsi Luwu Raya apabila pemerintah pusat kembali membuka moratorium daerah otonomi baru (DOB).
Menurut Darwis, berdasarkan informasi yang berkembang di tingkat pusat, pemerintah kemungkinan tidak akan langsung membuka seluruh usulan pemekaran daerah ketika moratorium dicabut. Sebaliknya, pembentukan daerah baru diperkirakan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan sejumlah indikator strategis.
Salah satu indikator yang dinilai berpotensi menjadi perhatian pemerintah pusat adalah keberadaan proyek strategis nasional yang telah berjalan di suatu wilayah.
“Kalau ke depan moratorium dicabut, ada kemungkinan tidak langsung dibuka semuanya, tetapi terbatas. Salah satu pertimbangannya adalah daerah yang ada PSN-nya. Nah, di Luwu Timur ada PSN. Itu menjadi potensi besar bagi Luwu Raya untuk menjadi daerah prioritas,” kata Darwis saat dihubungi, Minggu (2/8/2026).
Menurutnya, keberadaan Indonesia Huali Industrial Park (IHIP) sebagai proyek strategis nasional tidak hanya memiliki arti penting bagi pembangunan ekonomi Kabupaten Luwu Timur, tetapi juga dapat memperkuat posisi kawasan Luwu Raya dalam mendorong terbentuknya provinsi baru apabila pemerintah pusat kembali membuka peluang pemekaran daerah.
Karena itu, Darwis berharap polemik yang masih terjadi dalam proses penyediaan lahan PSN di Dusun Laoli, Desa Harapan, Kecamatan Malili, tidak berkembang menjadi konflik berkepanjangan yang berpotensi mengganggu iklim investasi maupun pembangunan di wilayah tersebut.
Ia mengingatkan bahwa investasi dan pembangunan kawasan industri merupakan bagian dari upaya memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, proses pelaksanaannya tetap harus mengedepankan dialog dan komunikasi agar tidak menimbulkan persoalan sosial yang berkepanjangan.
“Sebaiknya semua pihak menahan diri. Jangan terpancing dan jangan terprovokasi. Pemerintah daerah harus membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat karena tidak ada masyarakat yang ingin dirugikan,” ujarnya.
Menurut Darwis, pembangunan merupakan kebutuhan daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meski demikian, pelaksanaannya tetap harus memperhatikan hak-hak masyarakat yang terdampak sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan secara bersama.
“Tidak ada masyarakat yang mau rugi. Karena itu harus diatur baik-baik supaya semua pihak saling memahami bahwa proyek itu juga untuk kepentingan daerah. Tapi rakyat juga harus dicarikan solusi terbaik,” katanya.
Ia juga mendorong Pemerintah Kabupaten Luwu Timur bersama DPRD agar terus memperkuat komunikasi dengan masyarakat, perusahaan, dan seluruh pemangku kepentingan guna mencari penyelesaian yang dapat diterima semua pihak.
Menurutnya, DPRD memiliki peran penting sebagai representasi masyarakat untuk menjembatani aspirasi warga, sementara pemerintah daerah diharapkan terus membuka ruang dialog agar setiap persoalan dapat diselesaikan melalui komunikasi yang konstruktif.
Lebih jauh, Darwis menilai pengalaman menyelesaikan persoalan investasi di Luwu Timur akan menjadi modal penting apabila cita-cita pembentukan Provinsi Luwu Raya terwujud di masa mendatang.
“Kalau nanti kita menjadi provinsi, pembangunan tentu akan semakin banyak. Karena itu pengalaman menyelesaikan persoalan seperti ini menjadi pelajaran berharga. Pembangunan harus berjalan, tetapi dampak terhadap masyarakat juga harus ditekan seminimal mungkin,” ujarnya.
Meski memberikan pandangan mengenai pentingnya keberadaan PSN bagi masa depan Luwu Raya, Darwis menegaskan bahwa BPP DOB tidak mencampuri kebijakan teknis Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dalam menyelesaikan polemik penyediaan lahan kawasan industri.
Menurutnya, penyelesaian persoalan tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah daerah. Namun, pihaknya berharap seluruh pemangku kepentingan dapat menemukan jalan keluar yang mengedepankan kepentingan masyarakat sekaligus menjaga keberlangsungan pembangunan.
“Kami di BPP sebenarnya tidak mencampuri urusan pemerintah daerah. Tapi kami berharap dicarikan jalan terbaik. Kalau bisa masyarakat diberikan solusi yang layak, sehingga pembangunan tetap berjalan dan masyarakat juga tidak merasa dirugikan,” pungkasnya.
Luwuraya berkomitmen untuk terus berdiri sebagai rumah informasi yang jujur dan objektif bagi masyarakat luas. Namun, kami tidak bisa berjalan sendirian. Kami memanggil semangat gotong royong khas kita. Jika hari ini berita kami pernah menemani, mengedukasi, atau memberi manfaat untukmu, sudilah kiranya meluangkan sedikit rezeki untuk "mentraktir kopi" tim di balik layar.
