LUWURAYA.COM — Pemerintah Kota Palopo mulai melakukan penertiban dan pengosongan ruko aset daerah yang masa berlaku Hak Guna Bangunan (HGB)-nya telah berakhir.
Proses tersebut dimulai di kawasan Terminal Dangerakko, Kota Palopo, Selasa (15/9/2026), diawali dengan Apel Persiapan Pengosongan Ruko yang dipimpin Penjabat Sekretaris Daerah Kota Palopo, Andi Poci.
Pengosongan merupakan tindak lanjut berakhirnya masa berlaku sertifikat HGB di kawasan Ruko Sawerigading dan Ruko Terminal Dangerakko.
Pemkot Palopo menyebut penertiban tersebut telah melalui tahapan, prosedur hukum dan sosialisasi secara bertahap.
Berdasarkan data teknis pemerintah, terdapat 12 unit ruko yang status HGB-nya telah berakhir. Dari jumlah tersebut, enam unit masih dalam proses penyelesaian administrasi dan mediasi.
Sementara untuk pelaksanaan penertiban pada Selasa, Pemkot Palopo menargetkan pengosongan terhadap dua unit ruko.
Dalam arahannya saat memimpin apel, Andi Poci meminta seluruh personel bekerja profesional dan menjaga kondisi tetap kondusif selama proses pengosongan.
Ia menginstruksikan petugas mengedepankan komunikasi dan pendekatan persuasif kepada pemilik atau penghuni ruko terdampak.
“Diharapkan kepada seluruh petugas agar bekerja dengan baik, terukur, dan tidak melakukan hal-hal di luar ketentuan hukum yang berlaku. Jaga komunikasi serta koordinasi yang harmonis dengan pihak pemilik sebelumnya guna mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan,” tegas Andi Poci.
Selain menjaga komunikasi, pemerintah juga memberikan perhatian terhadap barang-barang yang masih berada di dalam ruko.
Andi Poci meminta seluruh barang didokumentasikan dengan jelas dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan/Pengosongan sebelum dilakukan pengangkatan.
“Apapun barang yang ada di dalam ruko tersebut wajib didokumentasikan dengan jelas dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan/Pengosongan sebelum tindakan pengangkatan dilakukan. Ini sangat penting untuk menghindari potensi perselisihan atau masalah hukum di kemudian hari,” ujarnya.
Menurutnya, pencatatan tersebut diperlukan untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas selama proses penertiban aset daerah.
Proses pengosongan melibatkan tim gabungan lintas instansi. Unsur yang terlibat antara lain perwakilan Polres Palopo, BPKAD Kota Palopo, Satpol PP, Camat Wara, Lurah Dangerakko, Satlantas Polres Palopo dan Dinas Perhubungan Kota Palopo.
Luwuraya berkomitmen untuk terus berdiri sebagai rumah informasi yang jujur dan objektif bagi masyarakat luas. Namun, kami tidak bisa berjalan sendirian. Kami memanggil semangat gotong royong khas kita. Jika hari ini berita kami pernah menemani, mengedukasi, atau memberi manfaat untukmu, sudilah kiranya meluangkan sedikit rezeki untuk "mentraktir kopi" tim di balik layar.
