Jelang Setahun Memimpin, Wali Kota Palopo Sukses Jaga Rekor Emas WTP

Asdhar
2 Min Read
Wali Kota Palopo Naili sukses mempertahankan opini WTP ke-11 berturut-turut dari BPK Sulsel menjelang satu tahun kepemimpinannya (Sumber: Dinas Kominfo SP Kota Palopo)

Roda Pemerintahan ‘Palopo Baru’ di bawah komando Wali Kota Naili sukses mengukir prestasi administrasi yang sangat gemilang.

Pemerintah Kota Palopo kembali berhasil mempertahankan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang ke-11 kalinya secara berturut-turut.

Rapor atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2025 tersebut diserahkan langsung oleh BPK.

Kepala BPK Perwakilan Sulsel, Winner Franky Halomoan Manalu, menyerahkan dokumen LHP itu kepada Wali Kota dan Ketua DPRD Kota Palopo.

Prosesi serah terima ini dipusatkan di Auditorium BPK Perwakilan Sulsel, Selasa (26/5/2026).

WTP Pertama, Satu Tahun Pemerintahan ‘Palopo Baru’

Keberhasilan mempertahankan opini WTP ke-11 ini menjadi catatan sejarah yang sangat krusial bagi perjalanan karier politik Naili.

Sebab, ujian berat ini berhasil ia lewati dengan mulus menjelang genap satu tahun masa kepemimpinannya menakhodai Kota Palopo.

Melalui hasil pemeriksaan ketat BPK, tata kelola keuangan pemkot dinilai tetap konsisten berada pada jalur yang transparan, akuntabel, dan patuh hukum.

Selain itu, capaian ini mematahkan kekhawatiran publik terkait potensi penurunan kinerja administrasi di masa transisi kekuasaan.

Wali Kota Palopo mengungkapkan bahwa pengakuan dari lembaga auditor negara ini merupakan wujud dedikasi dari seluruh jajaran dinas terkait.

“Standar kepatuhan yang tinggi terhadap undang-undang menjadi kunci utama dalam menjaga marwah keuangan daerah,” ujr Naili.

Meskipun sukses memboyong penghargaan, Naili mengingatkan seluruh jajarannya untuk tidak cepat berpuas diri secara berlebihan.

Dia langsung menginstruksikan penguatan sistem pengendalian internal dan budaya integritas di setiap OPD.

Pemkot berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap rupiah anggaran yang keluar wajib memberikan dampak kesejahteraan yang riil bagi masyarakat.

“Opini WTP ini bukanlah tujuan akhir dari sebuah birokrasi, melainkan instrumen untuk terus menaikkan kualitas tata kelola pemerintahan yang bersih. Pencapaian ini menjadi bentuk pertanggungjawaban moral kami kepada warga Palopo,” tegas Naili.

Share This Article