Wali Kota Palopo, M Judas Amir menggelar konfrensi pers yang dihadiri sejumlah wartawan dari berbagai media di Kota Palopo.
Konfrensi pers tersebut digelar dalam rangka klarifikasi pemberitaan salah satu media lokal cetak mingguan, yang mempermasalahkan terkait janji politik pasangan Judas-Akhmad Syarifuddin (JA) yang dinilai belum terealisasi hingga saat ini, salah satunya yakni terkait pelayanan kesehatan gratis paripurna, dan pemanfaatan Kartu Harapan Baru sebagai akses untuk memperoleh layanan kesehatan.
Dihadapan awak media, Judas meminta agar pemberitaan yang disajikan kepada masyarakat dapat menunjukkan fakta dan data yang jelas, sebelum melakukan tudingan terhadap pemerintahan yang dipimpinnya.
Sorotan Judas itu menanggapi artikel terbitan media Akselerasi News, berjudul ‘Mana Janji Politikmu JA’ yang menyorot soal sulitnya salah seorang warga mendapatkan layanan kesehatan di Kota Palopo, padahal pasien telah mengantongi ‘kartu berobat’ Kartu Harapan Baru milik pasangan JA ketika mencalonkan diri sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palopo.
Menanggapi hal itu, Judas mengklarifikasi sejumlah hal, yakni fungsi dari Kartu Harapan Baru yang dinilainya bukan merupakan Kartu Berobat yang bisa digunakan warga ke layanan kesehatan milik pemerintah. Menurutnya, kartu ini berfungsi sebagai media sosialisasi terkait program dirinya bersama pasangannya selama memimpin Palopo lima tahun mendatang.
“Coba periksa, adakah tertulis di kartu itu berfungsi digunakan sebagai kartu berobat? Tidak ada kan! Jadi saya menilai pemberitaan ini sangat mengada-ada, apalagi mengangkat program pemerintah secara umum sebagai judul,” ujar Judas.
Meski begitu, Judas mengaku, siapapun warga Kota Palopo, tidak perlu membawa Kartu Harapan Baru untuk mendapatkan layanan kesehatan gratis, terlebih saat ini sudah ada program jaminan kesehatan melalui BPJS.
“Siapapun warganya, meskipun belum terdaftar di BPJS, silahkan datang ke puskesmas dengan membawa kartu identitas dan kartu keluarga, nanti pihak Puskesmas yang akan mendata langsung,” ujar Judas.
Dia pun menyebut, ke depan Kota Palopo akan dijadikan daerah percontohan pelaksanaan program BPJS untuk skala nasional, dimana semua warga akan dimasukan dalam program itu.
“Saat ini masih ada sekitar 74ribu warga atau tersisa 40 persen yang masih belum terdata saat ini, tim sudah dibentuk untuk melakukan pendataan di lapangan,” ujarnya.
Meski begitu, Judas mengaku belum bisa mencapai target program yakni memberikan layanan kesehatan gratis paripurna kepada masyarakat, dan dia mengaku akan terus bekerja mewujudkan hal itu.
“Belum sepenuhnya paripurna, masih ada beberapa hal yang harus dipenuhi, termasuk misalnya pengadaan tiga unit ambulance untuk mengangkut pasien rujukan ke Makassar, yang dalam waktu dekat ini akan segera kami realisasikan,” tegasnya.
Sementara itu, Pemimpin Redaksi Akselerasi News, Abdul Kahar yang dikonfirmasi mengaku jika pemberitaan tersebut disajikan sudah sesuai dengan kode etik jurnalistik, yang merupakan hasil penelusuran tim redaksinya di lapangan. Apalagi, menurutnya, berita itu juga disajikan secara berimbang.
Namun, Kahar mengaku, jika ada pihak yang keberatan dengan pemberitaan medianya itu, pihaknya mempersilahkan untuk memasukan hak jawab.
“Pada dasarnya, kami mendukung penuh pembangunan di Kota Palopo sesuai dengan program yang diusung oleh pasangan Judas-Akhmad, adapun jika ada pemberitaan kami yang dianggap tidak sesuai, silahkan untuk memasukkan hak jawab sesuai dengan prosedur yang diatur,” ujar Kahar.
