Lima Fraksi Soroti APBD Perubahan Lutim, Ini Respons Wabup Luwu Timur

Asdhar
4 Min Read
Lima fraksi DPRD Luwu Timur menyampaikan sejumlah catatan terhadap APBD Perubahan 2026. Wabup Puspawati Husler menegaskan masukan tersebut menjadi bagian penting dalam evaluasi pemerintah (sumber: Dinas Kominfo Sp Luwu Timur)
×

Terima Kasih Atas Dukungan Anda!

Anda akan dialihkan ke halaman SociaBuzz resmi kami untuk memberikan dukungan.

Buka Halaman Dukungan

LUWURAYA.COM — Lima fraksi DPRD Luwu Timur menyampaikan sejumlah catatan terhadap Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Catatan tersebut mencakup pengelolaan fiskal, SiLPA, pendapatan daerah, pendidikan, infrastruktur hingga efektivitas pelaksanaan program.

Pandangan akhir fraksi disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Luwu Timur di Gedung DPRD, Senin (14/9/2026). Rapat dipimpin Ketua DPRD Luwu Timur Ober Datte, didampingi Wakil Ketua I Jihadin Peruge dan Wakil Ketua II Harisah Suharjo.

Lima fraksi yang menyampaikan pandangan akhir yakni NasDem, PDI Perjuangan, Gerakan Persatuan Rakyat (GPR), Golkar dan PAN. Seluruh fraksi menerima dan menyetujui Ranperda Perubahan APBD 2026 untuk ditetapkan menjadi Perda.

Namun, persetujuan tersebut disertai catatan dan rekomendasi yang berbeda dari masing-masing fraksi.

Fraksi PAN, melalui juru bicaranya Prima Eyza Purnama, menyoroti SiLPA sebesar Rp21,64 miliar. PAN meminta pemerintah mengevaluasi sumber dan penyebab SiLPA tersebut agar tidak terjadi anggaran yang tersedia tetapi program untuk masyarakat tidak terlaksana.

PAN juga mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa membebani masyarakat, serta meminta peningkatan kualitas belanja pada sektor pendidikan, kesehatan, pertanian dan infrastruktur.

Sementara itu, Fraksi PDI Perjuangan melalui juru bicara Erick Estrada menempatkan APBD Perubahan sebagai instrumen korektif, bukan sekadar penyesuaian anggaran.

PDI Perjuangan juga menyoroti ketergantungan ekonomi Luwu Timur terhadap sektor pertambangan. Menurut fraksi tersebut, kondisi itu perlu menjadi perhatian karena berkaitan dengan risiko fiskal daerah dalam jangka menengah.

Pendidikan, Infrastruktur hingga Pelaksanaan Program

Perhatian terhadap pelayanan publik juga muncul dalam pandangan Fraksi GPR. Juru bicara Rusdi Layong menekankan pentingnya efisiensi dan ketepatan alokasi anggaran agar program yang disesuaikan tetap menjawab kebutuhan masyarakat.

GPR secara khusus mengingatkan pemerintah mengenai sarana dan prasarana pendidikan, termasuk kondisi gedung sekolah dan kebutuhan mobiler yang masih memerlukan perhatian.

Fraksi Golkar melalui juru bicara Bangkit Revormansyah juga memberikan catatan terkait pelaksanaan program. Salah satunya meminta pengawasan intensif dan berkala terhadap pekerjaan Jalan Tarengge–Batas Kota Malili karena waktu efektif pelaksanaan pekerjaan tersisa sekitar tiga bulan.

Sedangkan Fraksi NasDem melalui juru bicara Suwati meminta berbagai catatan dan rekomendasi DPRD yang telah disampaikan sebelumnya ditindaklanjuti pemerintah. NasDem juga menyoroti pemerataan pembangunan, pelayanan publik, infrastruktur dasar, pendidikan, kesehatan dan optimalisasi pendapatan daerah.

Beragam pandangan tersebut pada dasarnya mengarah pada satu tuntutan, yakni agar perubahan anggaran tidak berhenti pada perubahan angka, tetapi berujung pada pelaksanaan program yang efektif dan manfaat yang nyata bagi masyarakat.

Menanggapi seluruh pandangan fraksi, Wakil Bupati Luwu Timur Puspawati Husler menyambut baik masukan yang disampaikan DPRD.

Menurut Puspawati, dinamika pembahasan dan saran dari legislatif merupakan bagian penting dalam proses evaluasi bersama untuk memastikan APBD memberikan dampak signifikan terhadap kemajuan daerah.

“Melalui rekomendasi dan masukan dari seluruh fraksi DPRD, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur optimistis pelaksanaan APBD ke depan akan semakin tepat sasaran, transparan, dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” ujar Puspawati.

Puspawati menegaskan, masukan DPRD menjadi bagian dari upaya pemerintah memperbaiki pelaksanaan anggaran ke depan. Dengan demikian, persetujuan Ranperda Perubahan APBD 2026 tidak hanya menjadi akhir dari proses pembahasan, tetapi juga menjadi pijakan untuk memperbaiki pelaksanaan program pemerintah.

Luwuraya berkomitmen untuk terus berdiri sebagai rumah informasi yang jujur dan objektif bagi masyarakat luas. Namun, kami tidak bisa berjalan sendirian. Kami memanggil semangat gotong royong khas kita. Jika hari ini berita kami pernah menemani, mengedukasi, atau memberi manfaat untukmu, sudilah kiranya meluangkan sedikit rezeki untuk "mentraktir kopi" tim di balik layar.

Share This Article
PNFPB Install PWA using share icon

For IOS and IPAD browsers, Install PWA using add to home screen in ios safari browser or add to dock option in macos safari browser