PAN Minta SiLPA Rp21,64 Miliar APBD Perubahan Luwu Timur Dievaluasi

Asdhar
4 Min Read
Fraksi PAN DPRD Luwu Timur menyoroti SiLPA Rp21,64 miliar dalam APBD Perubahan 2026. Pemerintah diminta memastikan sisa anggaran itu bukan akibat program yang gagal terlaksana.
×

Terima Kasih Atas Dukungan Anda!

Anda akan dialihkan ke halaman SociaBuzz resmi kami untuk memberikan dukungan.

Buka Halaman Dukungan

LUWURAYA.COM — Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Luwu Timur menyoroti Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp21,64 miliar dalam Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

Fraksi PAN meminta Pemerintah Kabupaten Luwu Timur mengevaluasi sumber SiLPA tersebut. Evaluasi dinilai penting untuk memastikan sisa anggaran benar-benar berasal dari efisiensi, bukan karena program yang tidak terlaksana.

Hal itu disampaikan Juru Bicara Fraksi PAN DPRD Luwu Timur, Prima Eyza Purnama, saat membacakan Pendapat Akhir Fraksi terhadap Ranperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, Senin (14/09/2026).

Prima mengatakan, Perubahan APBD seharusnya tidak hanya menjadi proses penyesuaian angka anggaran. Menurutnya, perubahan anggaran harus menjadi momentum untuk mengevaluasi pelaksanaan APBD dan memperbaiki kebijakan yang belum optimal.

“Setiap rupiah APBD adalah uang rakyat. Oleh karena itu, setiap kebijakan harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan, efektif, efisien, tepat sasaran dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” kata Prima dalam pendapat akhir Fraksi PAN.

Secara khusus, Fraksi PAN mencatat SiLPA sebesar Rp21.641.157.970,02 dalam struktur Ranperda Perubahan APBD 2026.

PAN menilai SiLPA yang bersumber dari efisiensi merupakan hal positif. Namun, kondisi berbeda jika sisa anggaran muncul karena kegiatan tidak terlaksana, keterlambatan pengadaan, lemahnya perencanaan, atau rendahnya kemampuan perangkat daerah merealisasikan program.

Karena itu, Fraksi PAN meminta kondisi tersebut menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah.

“Jangan sampai terdapat anggaran yang tersedia, tetapi program yang seharusnya dirasakan manfaatnya oleh masyarakat justru tidak terlaksana,” kata Prima.

PAN Soroti Kualitas Belanja

Selain SiLPA, Fraksi PAN meminta setiap perubahan atau penambahan anggaran memiliki alasan yang jelas, urgensi yang kuat, indikator keberhasilan yang terukur, serta manfaat yang nyata.

Pemerintah daerah juga diminta mengevaluasi kegiatan yang mengalami pengurangan maupun penambahan anggaran, terutama jika perubahan tersebut berkaitan dengan rendahnya serapan, keterlambatan pelaksanaan, kelemahan perencanaan, atau faktor lainnya.

Menurut PAN, Perubahan APBD tidak boleh berhenti pada pemindahan anggaran. Perubahan tersebut harus menjadi kesempatan untuk memperbaiki kualitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Dalam rekomendasinya, Fraksi PAN meminta setiap belanja daerah memiliki output dan outcome yang jelas serta dapat diukur. Program prioritas juga diminta segera direalisasikan agar tidak terjadi penumpukan anggaran dan rendahnya serapan pada akhir tahun anggaran.

PAN juga mendorong pemerintah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui optimalisasi potensi daerah dan perbaikan tata kelola, bukan dengan menambah beban masyarakat.

Digitalisasi pemungutan pajak dan retribusi, validasi data wajib pajak, optimalisasi aset daerah, serta penutupan potensi kebocoran menjadi beberapa langkah yang disoroti fraksi.

Di sektor pelayanan dasar, PAN meminta perhatian terhadap pendidikan dan kesehatan. Sementara untuk infrastruktur, fraksi menekankan pembangunan harus berdasarkan skala prioritas, pemerataan, kebutuhan nyata masyarakat, serta diikuti pemeliharaan agar infrastruktur yang dibangun tetap berfungsi dalam jangka panjang.

Setelah melalui rangkaian pembahasan bersama pemerintah daerah, Fraksi PAN pada prinsipnya menerima dan menyetujui Ranperda tentang Perubahan APBD Luwu Timur Tahun Anggaran 2026 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Namun, persetujuan tersebut disertai catatan agar seluruh evaluasi dan rekomendasi fraksi diperhatikan dalam pelaksanaan APBD Perubahan 2026.

Fraksi PAN menegaskan akan tetap menjadi mitra kritis dan konstruktif bagi pemerintah daerah, dengan mendukung kebijakan yang berpihak kepada masyarakat sekaligus memberikan koreksi terhadap kebijakan yang perlu diperbaiki

Luwuraya berkomitmen untuk terus berdiri sebagai rumah informasi yang jujur dan objektif bagi masyarakat luas. Namun, kami tidak bisa berjalan sendirian. Kami memanggil semangat gotong royong khas kita. Jika hari ini berita kami pernah menemani, mengedukasi, atau memberi manfaat untukmu, sudilah kiranya meluangkan sedikit rezeki untuk "mentraktir kopi" tim di balik layar.

Share This Article
PNFPB Install PWA using share icon

For IOS and IPAD browsers, Install PWA using add to home screen in ios safari browser or add to dock option in macos safari browser