LUWURAYA.COM — Fraksi PDI Perjuangan DPRD Luwu Timur menyoroti ketergantungan ekonomi daerah terhadap sektor pertambangan serta risiko fiskal jangka menengah dalam pembahasan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan, Erick Estrada S, menyebut kondisi tersebut perlu menjadi perhatian dalam menentukan arah kebijakan pembangunan daerah.
Menurut Fraksi PDI Perjuangan, Perubahan APBD 2026 seharusnya ditempatkan sebagai instrumen korektif, bukan sekadar formalitas untuk menyesuaikan anggaran.
“Momentum perubahan APBD 2026 harus ditempatkan sebagai instrumen korektif, bukan sekadar formalitas penyesuaian anggaran,” kata Erick saat membacakan pendapat akhir Fraksi PDI Perjuangan dalam rapat paripurna DPRD Luwu Timur, Senin (14/9/2026).
Fraksi PDI Perjuangan mengidentifikasi empat aspek yang dinilai perlu menjadi perhatian dalam kondisi ekonomi Luwu Timur saat ini, yakni kontraksi ekonomi, ketergantungan pada sektor tambang, risiko fiskal jangka menengah, serta fenomena sosial ekonomi. Ketergantungan Tambang dan Belanja Rutin
Erick mengatakan ketergantungan ekonomi Luwu Timur terhadap sektor pertambangan perlu diantisipasi dengan mendorong diversifikasi ekonomi yang lebih luas.
Menurutnya, kondisi sektor nikel yang tidak menentu secara global menjadi alasan bagi daerah untuk menyiapkan berbagai kemungkinan ke depan.
“Ekonomi Luwu Timur yang saat ini sangat bergantung kepada sektor tambang tentu harus menjadi perhatian serius bagi kita semua agar segera mendorong diversifikasi ekonomi yang lebih luas,” ujarnya.
Ia menambahkan, kondisi sektor nikel yang sedang menghadapi ketidakpastian global perlu diantisipasi agar daerah memiliki pilihan sumber pertumbuhan ekonomi lainnya.
Selain ketergantungan terhadap tambang, Fraksi PDI Perjuangan menyoroti risiko fiskal jangka menengah. Fraksi menilai tingginya belanja rutin perlu mendapat perhatian karena dapat memengaruhi ruang fiskal daerah.
PDI Perjuangan menyebut daerah terlihat telah terjebak dengan belanja rutin yang tinggi. Kondisi tersebut, menurut fraksi, bisa menjadi salah satu penyebab APBD Pokok 2026 belum berjalan maksimal.
Karena itu, pembahasan Perubahan APBD tidak hanya dipandang sebagai penyesuaian angka pendapatan dan belanja. Fraksi meminta kondisi ekonomi dan kemampuan fiskal daerah ikut menjadi pertimbangan dalam kebijakan anggaran.
Fraksi PDI Perjuangan juga menyoroti sejumlah persoalan sosial ekonomi yang dinilai dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi Luwu Timur. Dalam pendapat akhirnya, fraksi menyebut kelangkaan BBM dan gas subsidi, dampak lingkungan aktivitas pertambangan, kriminalitas, serta kekeringan yang berdampak pada sektor pertanian dan perkebunan.
Menurut Fraksi PDI Perjuangan, persoalan-persoalan tersebut perlu mendapat perhatian karena dapat memperberat tekanan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah jika tidak segera ditangani.
Fraksi PDI Perjuangan pada akhirnya menyatakan Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dapat diterima untuk dibahas lebih lanjut, dengan catatan rekomendasi kritis yang disampaikan menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
Pendapat akhir tersebut disampaikan Erick Estrada S, S.Pd dalam sidang paripurna DPRD Luwu Timur pada 14 September 2026.
Luwuraya berkomitmen untuk terus berdiri sebagai rumah informasi yang jujur dan objektif bagi masyarakat luas. Namun, kami tidak bisa berjalan sendirian. Kami memanggil semangat gotong royong khas kita. Jika hari ini berita kami pernah menemani, mengedukasi, atau memberi manfaat untukmu, sudilah kiranya meluangkan sedikit rezeki untuk "mentraktir kopi" tim di balik layar.
