Pemerintah Kota Palopo bersama Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan penanda tanganan Memorandum of Understanding (MoU) terkait Pengenalan Sistem Informasi Manajemen Daerah (Simda) di Auditorium SaokotaE, Rumah Jabatan Wali Kota Palopo, Rabu (14/8/13).
Wali Kota Palopo M Judas Amir berharap MoU atau kesepakatan dengan BPKP tersebut dapat mewujudkan pengenalan Simda yang professional, akan turut mempengaruhi bahkan meningkatkan kepercayaan publik terhadap jajaran pemerintah Kota Palopo, yang nantinya akan mengangkat wibawa pemerintah daerah dimata masyarakat.
“Saya yakin kepercayaan yang diberikan kepada kita semua dalam menjalankan pembangunan, khususnya dalam hal pengelolaan keuangan daerah akan ditunaikan sebaik mungkin, demi kemajuan Kota Palopo yang lebih bermartabat,” kata Judas.
Menurutnya, prestasi Kota Palopo dalam meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK Ri dalam hal pengelolaan keuangan daerah, patut disyukuri. Dirinya pun berharap dan akan senantiasa berupaya semaksimal mungkin meningkatkan prestasi dan predikat tersebut ke arah yang lebih baik, lebih akuntabel dan transparan.
Pada kesempatan itu juga, Judas Amir menekankan bahwa sebaik apa pun sistem dan sebagus apa pun aturan yang mengikat kita dalam hal pengelolaan keuangan, namun tidak dibarengi dengan komitmen dan konsistensi kuat dari masing-masing individu, maka tentu impian untuk mewujudkan sistem pengelolaan keuangan yang lebih baik dan akuntabel, tidak akan terwujud sebagaimana mestinya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP Sulsel, Hamonangan Simarmata, mengungkapkan kekagumannya atas dukungan Pemkot Palopo terhadap komitmen pengelolaan Keuangan untuk menjadikan Kota Palopo lebih baik.
“Dengan niat yang baik, akan menghasilkan sebuah usaha yang baik pula, dan dengan komitmen tersebut semoga kota Palopo dapat mewujudkan pengelolaan keuangan sesuai dengan harapan bersama,” harap Simarmata.
Menurut Simarmata, bahwa langkah menuju WTP tidaklah susah, diantaranya tindak lanjuti adanya temuan BPK, kendalikan penggunaan barang barang milik pemerintah, dengan mengawali peningkatan SDM, karena SDM tanpa pendidikan baik niscaya sulit untuk melakukan pengelolaan yang baik.
Haris
