Ratusan Bidan di Kabupaten Luwu Timur mempertanyakan anggaran Jaminan Persalinan (Jampersal) ke Kantor Dinas Kesehatan. Pasalnya, pertanggung jawaban Jampersal di tiap-tiap Puskesmas sudah diserahkan setiap bulannya ke Dinas Kesehatan Luwu Timur. Namun hingga enam bulan terakhir ini biaya Jaminan Persalinan tersebut belum juga terbayarkan.
Informasi yang di himpun, Anggaran Jaminan Persalinan (Jampersal) ini telah dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun 2013. Sementara Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur sendiri sudah menerima anggaran Jampersal sebesar Rp 1 Miliar dari Pemerintah Pusat.
“Saya sudah komunikasi ke teman-teman Bidan di daerah lain mereka sudah menerima biaya Jampersal ini tapi kok di Luwu Timur sendiri belum, kemana anggaran itu?,” ungkap salah seorang Bidan Puskesmas yang enggan ditulis namanya.
Menurutnya, dirinya pernah mempertanyakan persoalan ini ke Bendahara pengelola Jampersal di Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur namun pihak pengelola tersebut mengaku jika anggaran Jampersal sudah habis.
” Masih ada enam bulan Jampersal kami belum terbayarkan. Sementara biaya Jampersal yang belum terbayarkan per Bidannya kurang lebih Rp10 juta,” ungkapnya.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur, April yang dikonfirmasi sedang berada di Soroako Kecamatan Nuha.
” Mengenai Jampersal tersebut agar dikomunikasikan ke Seksi Pelayanan Khusus yakni ibu Roswati Abbas sebab saat ini saya berada Sorowako,” ungkap April.
Sementara itu, Seksi Pelayanan Khusus Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur, Roswati Abbas yang ditemui diruang kerjanya, Jum’at (27/12/13) membenarkan jika anggaran Jampersal untuk Bidan di Kabupaten Luwu Timur sudah habis. Menurutnya, dirinya saat ini masih menunggu anggaran tersebut dari Pemerintah Pusat agar biaya Jampersal Bidan bisa segera terbayarkan.
” Kami masih menunggu konfirmasi dari Pusat, jika pusat sudah mencairkan pastinya akan langsung terbayarkan karena itu hak mereka dan pastinya teman-teman Bidan tentunya tidak akan kami rugikan. Saat ini anggaran dari pusat yang sudah terbayarkan ke Bidan kurang lebih Rp1 Miliar dengan tiga kali tahap pencairan,” ungkap Roswati. (*)
