Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Himpunan Masyarakat Anti Korupsi (Hamas) Luwu Timur mendesak Kepala Cabang Kejaksaan Negeri (Kacabjari) Malili di Wotu untuk mengusut tuntas kasus dugaan korupsi dana Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) I La Galigo Wotu.
Sebelumnya, sejumlah Dokter dan Perawat RSUD I La Galigo Wotu mengeluhkan belum terbayarnya tagihan pembayaran dari pelayanan Jamkesmas sejak bulan Agustus hingga Desember 2013 lalu.
Juru bicara LSM Hamas Luwu Timur, Hasan mengatakan jika dirinya sangat prihatin kepada para dokter dan perawat yang selama ini bekerja di RSUD I La Galigo Wotu. Keprihatinan tersebut dikarenakan upah kerja para dokter dan perawat yang seharusnya mereka dapatkan di Jamkesmas sejak Agustus hingga Desember 2013 lalu belum juga terbayarkan.
“Kami sangat prihatin kepada dokter dan perawat yang ada di RSUD I La Galigo karena upah Jamkesmas tersebut seharus sudah mereka terima,” ungkap Hasan.
Melalui juru bicara LSM Hamas, Hasan, mendesak kepada aparat penegak hukum yakni Kejaksaan Negeri Malili yang berada di Kecamatan Wotu agar mengusut tuntas kasus tersebut karena diduga atau disiyalir adanya penyimpangan didalamnya.
“Kejaksaan diminta untuk turun tangan mengusut kasus dugaan korupsi Jamkesmas ini,” ungkap Hasan.
Dikonfirmasi terpisah, Kacabjari Malili di Wotu, Irwan Somba berjanji akan mengusut kasus dugaan korupsi Jamkesmas tersebut.
“Insya Allah kasus Jamkesmas ini akan kita usut. Namun berikan kami waktu untuk mendalami dan mengumpulkan bukti-bukti terlebih dahulu agar dalam proses pemeriksaan nantinya dapat berjalan dengan baik,” ungkap Irwan.
Sementara itu, Pengelola Jamkesmas RSUD I La Galigo, Yance yang dikonfirmasi sebelumnya membenarkan jika perawat dan dokter di RSUD I La Galigo belum menerima dana Jamkesmas tersebut. Menurutnya, dana tersebut belum turun dari Menteri Kesehatan (Menkes) senilai Rp2,9 Miliar.
“Memang benar kami belum membayarkan dikarenakan dana Jamkesmas ini belum turun dari Kementerian Kesehatan senilai Rp2,9 Miliar,” ungkap Yance
Yance merincikan jika anggaran Rp2,9 Miliar ini bukan semata-mata diperuntuhkan untuk jasa perawat dan dokter saja melaingkan jasa sarana rumah sakit juga ikut terkafer didalam anggaran miliaran ini.
“Laporan pertanggung Jawabanan (LPJ) tiap ruangan sudah kami buatkan, jika anggaran dari pusat sudah turun pasti langsung segera kami bayarkan ke dokter dan perawat,” ungkap Yance.
