CV Hadi Prima jasa, perusahaan yang sudah masuk dalam daftar hitam (blacklist) oleh Satuan Kerja (satker) Kementerian Kehutanan (kemenhut) Makassar sejak tanggal 6 Maret tahun 2014 lalu dengan Nomor: SK.50/SMKHUTNM-1/2014.
Anehnya, pokja konstruksi Unit Layanan Pengadaan (ULP) Luwu Timur masih memenangkan perusahaan yang sudah masuk dalam daftar hitam ini pada tender proyek pembangunan kantor Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Malili pada Mei 2014 lalu.
“Yang masalah, itu pemenangnya sudah diblacklist oleh Satker SMK Kehutanan Negeri Makassar pada tanggal 6 Maret dengan pelanggaran Pasal 3 ayat 2 tentang cedera Janji, kok dimenangkan lagi, ini bukti kelalaian panitia dalam menentukan pemenang,” ungkap Erwin R Sandi, pemerhati tender Luwu Timur.
Dirinya menyarankan kepada Panitia Pembuat Komitmen (PPK) agar bersikap tegas dengan cara melakukan pemutusan kontrak pada rekanan sebelum terjadi tindak pidana korupsi. “PPK harus bersikap dengan melakukan pemutusan kontrak kepada rekanan yang saat ini mengerjakan proyek tersebut,” ungkap Erwin.
PPK proyek pembangunan kantor PDAM Malili, Heriwanto D Manda yang ditemui diruang kerjanya mengatakan jika dirinya tidak tahu tentang adanya blacklist pada perusahaan ini. Menurutnya, dirinya hanya diberikan amanah menjadi PPK oleh pimpinan (Kadis) setelah dilakukan penetapan pemenang yang ditanda tangani oleh ketua pokja, Andi Ikhsan Bassaleng.
“Saya hanya diperintahkan menjadi PPK setelah adanya penetapan pemenang, saat ini pekerjaan tersebut sudah mencapai 30 persen dan rekanan dalam pengurusan pencairan,” ungkap, Heri.
Ditanya terkait langkah yang harus dilakukan, dirinya akan melakukan konsultasi terlebih dahulu kepada pihak pokja ULP. “Saya konsultasi dulu dengan pihak ULP jika hal ini benar adanya maka kita akan mengambil langkah tegas, kemungkinan dilakukan pemutusan kontrak,” ungkap Heriwanto, yang juga menjabat sebagai Kasi Sarana dan Prasarana Perumahan dan Pemukiman, Dinas Tata Ruang dan Pemukiman (Tarkim) Kabupaten Luwu Timur.
Dikonfirmasi terpisah, Ketua ULP Kabupaten Luwu Timur, Hidayat membenarkan adanya informasi terkait daftar hitam pada perusahaan tersebut. Menurutnya, dirinya sudah melakukan konfirmasi kepada pihak pokja konstruksi namun kesimpulannya perusahaan tersebut tidak bermasalah.
“Setelah saya konfirmasi dengan teman-teman ternyata perusahaan ini tidak bermasalah namun kami tetap mencari tahu kebenaran informasi tersebut,” ungkap Hidayat.
Informasi yang dihimpun, Pekerjaan ini menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2014 senilai Rp999.419.000. Pekerjaan ini sudah berjalan sejak tanggal 25 Juni dan akan berakhir pada tanggal 10 Desember 2014 dengan nomor kontrak: 650/21/PPK.4/KONTRAK/TARKIM/VI/2014. (*)
