Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dari Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Muhammad Rajab menilai Pemerintah Kabupaten Luwu Utara (Lutra), yang dinakhodai oleh Arifin Junaidi, dinilai telah gagal memimpin daerah ini. Pasalnya, selama masa kepemimpinan Arifin, konflik masyarakat tidak pernah berhenti terjadi, bahkan meluas hingga terjadi hampir di seluruh wilayah di Lutra.
“Kalau salah satu tugas Pemerintahan adalah menghadirkan rasa aman dalam masyarakat, maka dapat dikatakan bahwa Pemerintah gagal dalam menjalankan tugas ini. Coba dibayangkan, Lutra yang sebelumnya dalam keadaan aman dan kondusif, tiba-tiba dalam dua tahun terakhir ini menjadi kabupaten yang tingkat konfliknya paling tinggi Sulawesi Selatan. Ini menunjukkan ada sesuatu yang salah dalam pemerintahan dan masyarakat Lutra,” ujar Rajab dalam rilisnya kepada Luwuraya.com.
Rajab yang juga berdomisili di Lutra itu pun meminta kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, dan Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Selatan dan Barat (Sulselbar) untuk turun tangan membantu masyarakat menyelesaikan konflik berpekanjangan itu.
“Sebab, dampak konflik yang selama ini berlangsung, bukan hanya memakan korban dari kedua pihak, tetapi juga melumpuhkan aktifitas semua sektor dalam kehidupan masyarakat,” tegasnya.
Dia mencontohkan, untuk sektor pendidikan misalnya anak-anak usia sekolah menjadi takut untuk bersekolah karena khawatir akan konflik yang terjadi. “Kekhawatiran ini hampir dirasakan sama oleh semua kelompok yang bertikai. Bisa dibayangkan bagaimana generasi Lutra ke depan kalau situasi ini berlangsung terus dalam beberapa tahun ke depan,” ujar Rajab.
Dia bahkan menilai Pemerintah Kabupaten Lutra sudah tidak mampu lagi untuk menyelesaikan konflik yang sudah berlangsung selama dua tahun silam, dan telah memakan korban jiwa dan harta begitu banyak.
Penilaian senada juga diungkapkan Warga tana Luwu di Jakarta, Listan CR yang mendesak Kapolda Sulselbar untuk turun tangan menyelesaikan konflik yang berkepanjangan dan semakin menjamur di Lutra.
“Saya melihat muspida seakan tidak kompak dalam mengambil sikap. Sebelum korban terlalu jauh kami mendesak Kapolda Sulselbar untuk ambil alih pengamanan,” ungkap Listan.
Dia menilai, wilayah Tana Luwu dan khususnya Luwu Utara tidak bakal maju setara dengan daerah launnya jika potensi konflik di masyarakat tetap dipelihara.
“Saya menilai tidak masuk akal konflik ini tidak bisa diatasi, apalagi warga di Tana Luwu masih serumpun, sehingga solusi perdamaian masih terbuka luas,” ungkap Listan.
========================================
Daftar Konflik Luwu Utara:
- Antara, Warga Desa Pongko, Kab, Luwu VS Warga Desa Pompaniki, Kab Lutra.
- Antara Warga Desa Buangin/Tarue VS Warga Trapedo Jaya/Salulaiya, di Kec, Sabbang.
- Antara Warga Desa Salulemo/Padang VS Warga Desa Baebunta/Kariango, di Kec, Baebunta.
- Antar Warga Desa Baebunta VS Warga Kelurahan Salassa, di Kec, Baebunta.
- Antara Warga Desa Pararra/Kanan VS Warga Desa Monto, di Kec, Sabbang.
- Antara Warga Desa Malimbu/Pongo VS Warga Desa Sabbang/Nase, di Kec, Sabbang
- Antara Warga Desa Baloli/Balebo VS Warga Kelurahan Kasimbong/Incor, di Kec, Masamba.
- Antara Warga Desa Rompu VS Warga Desa Laba, di Kec, Masamba.
- Antara Warga Desa Mappedeceng, Kec, Mappedeceng VS Warga Desa Baliase, Kec, Masamba.
- Antara Warga Dsun Tana Rata VS Warga Dsun Tonangka, di Desa Mappideceng, Kec, Mappideceng.
- Antara Warga Desa Sassa, Dsun Sassa VS Warga Dsun Rantepaccu di Kec, Baebunta.
- Antara Warga Desa Kopi-Kopi VS Warga Desa Karangan, di Kec, Bonebone.
- 13. Antara Warga Desa Munte VS Warga Desa S.Karondang, di Kec, Tana Lili.
- 14. Antara desa Kariango kanyapu dan Desa Salulemo Padang, Kec Baebunta.
(Sumber data: Muhammad Rajab/ Anggota Fraksi Partai NasDem Provinsi Sulawesi Selatan).
