Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Luwu Timur telah melaporkan hasil Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2015.
Selain laporan banggar, panitia Khusus (Pansus) juga melaporkan hasil pembahasan empat Ranperda, Tahap III, Prolegda Tahun 2014 dan dirangkaikan dengan penandatanganan persetujuan bersama Kepala Daerah dan DPRD Kabupaten Luwu Timur. Sementara, laporan tersebut sebagai tindaklanjut hasil rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Luwu Timur pada tanggal 7 November 2014 lalu.
Anggota Banggar DPRD Luwu Timur, Andy Endy B. Shin Go dalam laporannya mengatakan sebelum pembahasan dilaksanakan, anggota DPRD Luwu Timur terlebih dahulu melakukan kegiatan monitoring selama empat hari dari tanggal 19 hingga 22 November 2014 pada empat daerah pemilihan di seluruh wilayah Luwu Timur untuk melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan APBD 2014 khususnya pada kegiatan fisik.
Kegiatan monitoring ini juga dimaksud untuk mendapatkan saran dan masukan yang sebanyak-banyaknya dari stakeholder, sehingga APBD 2015 yang dihasilkan nantinya dapat diterapkan dan diimplementasikan secara luas kepada masyarakat sesuai dengan kondisi dan karakteristik serta dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara utuh dan memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat dengan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“APBD 2015 merupakan postur APBD yang paling ideal dalam sejarah Luwu Timur dimana alokasi belanja modal atau belanja langsung jauh lebih besar porsinya dibanding belanja tidak langsung atau belanja aparatur,” ungkap Endy.
Berikut laporan Banggar terkait Ranperda APBD 2015, setelah dilakukan pembahasan, sebagai berikut:
Pendapatan :
1. Pendapatan Asli Daerah
Anggaran sebelum pembahasan: Rp150.624.013.183
Anggaran setelah pembahasan: Rp155.503.303.183
Bertambah sebesar : Rp4.879.290.000 atau 3,23 persen
2. Dana Perimbangan:
Anggaran sebelum pembahasan: Rp621.649.387.075
Anggaran setelah pembahasan: Rp676.436.922.390
Bertambah sebesar : Rp54.787.535.315 atau 8,8 persen
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah:
Anggaran sebelum pembahasan: Rp278.021.078.582
Anggaran setelah pembahasan: Rp281.956.374.582
Bertambah sebesar : Rp3.935.296.000 atau 1,4 persen
Pendapatan sebelum pembahasan: Rp1.050.294.478.822
Pendapatan setelah pembahasan: Rp1.113.896.600.155
Bertambah sebesar:Rp63.602.121.333 atau persen
Belanja :
1. Belanja Tidak Langsung
Anggaran sebelum pembahasan: Rp510.514.169.859
Anggaran setelah pembahasan: Rp 499.107.262.444
Berkurang sebesar: Rp11.406.907.415 atau 2 persen
2. Belanja Langsung
Anggaran sebelum pembahasan: Rp655.801.853.034
Anggaran setelah pembahasan: Rp812.860.862.883
Bertambah sebesar : Rp157.059.009.849 atau 24 persen
Belanja sebelum pembahasan: Rp 1.166.316.022.893
Belanja setelah pembahasan: Rp1.311.968.125.327
Bertambah: Rp145.652.102.434 atau 12,5 persen
Perbandingan antara pendapatan dan belanja setelah pembahasan, adalah sebagai berikut:
Pendapatan Daerah : Rp1.113.896.600.155
Belanja Daerah: Rp1.311.968.125.327
Atau Defisit sebesar: Rp198.071.525.172.
