Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Luwu Timur melalui fraksi partai Gerindra mempersoalkan lelang jabatan yang saat ini mulai berproses di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Luwu Timur.
Ketua fraksi Gerindra, Sarkawi A Hamid mengatakan, lelang jabatan ini terkesan dipaksakan dan sangat terburu – buru, sebaiknya pemerintahan transisi saat ini meskipun memiliki kewenangan namun tidak perlu menguras energi dan waktu untuk mempercepat kegiatan ini.
Di Luwu Timur, kata Sarkawi, masih banyak permasalahan yang lebih mendesak dan membutuhkan penanganan yang lebih serius seperti pemadaman listrik yang marak terjadi, masalah penyakit DBD yang sudah mewabah secara massif dan masuk kategori kejadian luar biasa serta persoalan sebaran Kartu sehat BPJS yang sudah meresahkan masyarakat miskin dan tidak mampu akibat pungutan pembayaran yang dilakukan Puskesmas dan Rumah sakit.
“Pengisian jabatan lowong tersebut belumlah terlalu mendesak untuk diisi, saat inikan kita sudah memiliki Bupati terpilih tinggal menunggu proses pelantikan yang direncanakan pada akhir Februari atau awal maret mendatang, jadi rasanya sangat bijaklah bila kita semua bisa bersabar menanti Bupati depenitif ini semua tentu akan berimplikasi pada pemerintahan yang akan datang,” katanya.
Dirinya menilai, pemerintahan saat ini masih berjalan normal dan seperti biasa, meskipun beberapa jabatan masih lowong dan itu bisa diisi sementara dengan menunjuk pelaksana tugas seperti yang terjadi di BPKD selama ini.
“Tidak ada hal yang sangat mendesak, mari bersabar dulu, saya melihat ini kesannya kayak kejar jam tayang, sepertinya hanya ingin mengisi jabatan tertentu saja,” ungkapnya.
Sistem lelang jabatan sebetulnya belum memiliki kejelasan hukum, UU ASN memang telah mengatur namun hingga saat ini peraturan pemerintah tentang penjabarannya belum ada dan hanya berupa Permendagri saja. Jadi bisa saja daerah tidak perlu melakukan proses seperti ini.
“Dibeberapa daerah kita lihat tidak melaksanakan dengan alasan dapat merusak sistem pembinaan dan penjenjangan karier pegawai yg telah dirintis dari bawah. Mestinya Pemda Lutim perlu mendalami hal ini apa sudah tepat untuk kita terapkan saat ini apalagi kita kan masih sangat kekurangan pegawai dan sumber daya yang ada juga masih terbatas,” ungkapnya.
Dikonfirmasi terpisah, Penjabat Bupati Luwu Timur, Irman Yasin Limpo mengaku jika lelang jabatan tersebut tidak dipaksakan dan tidak terburu – buru, hal ini biasa di Pemerintahan dengan mengedepankan semua tahapan, prosedur dan telah ditimbang dari berbagai aspek.
Menurutnya, seleksi yang dilakukan pada jabatan tersebut merupakan urusan pemerintah karena adanya jabatan yang lowong. “Kalau seleksi itu hal yang biasa, itu urusan pemerintahan karena ada jabatan yang lowong, untuk apa ada jabatan kalau lowong? tanya None, sapaan akrab Irman Yasin Lompo.
None menjelaskan, jabatan merupakan tempat pelayanan sehingga setiap jabatan yang lowong harus segera diisi namun dengan cara seleksi agar supaya SDM yang ditempatkan nantinya betul – betul berkompeten dan tidak asal.
“Jabatan adalah tempat pelayaanan jadi harus terisi, awalnya seleksi ini kita akan melakukan sebelum Pilkada namun takut terpolitisasi. Yang dilakukan ini hanya seleksi, hasil seleksi akan dikonsultasikan dengan Bupati terpilih jika dianggap urgen karena hasil seleski itu munculkan beberapa nama berdasarkan penilaian bukan kemauan,” kata None, Sabtu (9/1) kemarin.
Selain lelang jabatan, kata None, adik kandung Syahrul Yasin Limpo ini juga fokus pada sejumlah keluhan yang dialami oleh masyarakat didaerah yang dijuluki bumi batara guru itu seperti mendesak pihak PLN terkait kerapnya melakukan pemadaman, mengimbau hingga ketingkat desa untuk menangani DBD dan meminta dinas kesehatan untuk menarik edarannya dan merujuk ke edaran gubernur.
“Kemarin saya sendiri turun melakukan fogging di kecamatan Burau, masalah PLN, kita juga terus desak mereka dan memberikan solusi agar tidak dilakukan pemadaman, untuk BPJS sudah kita minta Kadis Kesehatan untuk menarik edraannya supaya merujuk ke edran gubernur,” ungkapnya.
