Enam Fraksi DPRD Luwu Timur menyampaikan pemandangan umum terhadap Ranperda tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah serta Ranperda tahap II tahun 2017 sekaligus pendapat Kepala Daerah terhadap 2 Ranperda Inisistif DPRD diruang Banggar, Jum’at (22/9/17).
Fraksi Nasdem menyampaikan, secara umum Rancangan APBD perubahan 2017 terdapat peningkatan pendapatan sebesar Rp26.158.423.684. Sementara disisi belanja juga terjadi pertambahan sebesar Rp157.722.438.039.
Selain itu, fraksi Nasdem menyampaikan agar memberikan hukuman atas kelalaian yang dilakukan ASN baik disengaja maupun tidak disengaja agar dapat memotifasi kinerja ASN termasuk mengevaluasi direktur RSUD.
Fraksi Demokrat menyampaikan, APBD TA 2017 dari sisi pendapatan daerah, PAD secara umum mengalami peningkatan target sekitar 6.48 persen. Terkait penyerahan APBD perubahan 2017 dinilai Ranperda ini tidak tepat waktu dalam penyerahannya.
Sehingga proses pembahasannya tentu juga mengalami keterlambatan. Jika pembahasannya tidak dapat diselesaikan pada akhir September ini tentu melanggar atas ketentuan terhadap tahapan pembahasan APBD perubahan.
Fraksi Golkar menyetujui APBD Perubahan tahun anggaran 2017 dengan berbagai masukan sebagai pertimbangan Pemda dan menyetujui Ranperda tahap II untuk dibahas lebih lanjut dan In Shaa Allah akan ditetapkan sebagai Perda untuk mengantar menuju kesejahteraan rakyat.
Selain itu, Fraksi Golkar mendorong agar dilakukan langkah kongkrit dan nyata dalam percepatan penataan kota Malili sebagai ibu kota kabupaten. Penataan kota lama, penataan sungai Malili, dan lapangan Andi Nyiwi yang setiap saat digunakan dalam pelaksanaan kegiatan sholat Ied oleh Pemda.
Fraksi PAN menyampaikan, Pemda telah berupaya secara maksimal menampung aspirasi dari berbagai macam program dan kegiatan yang berkembang dimasyarakat yang himgga saat ini belum terakomudir secara keseluruhan. Upaya ini harus diapresiasi mengingat tidak semua program prioritas terakomudir pada APBD sebelum perubahan.
Fraksi PAN juga mengapresiasi langkah Pemda yang bukan hanya mencoba, bahkan akan membahas dan mengesahkan aturan main yang harus diikuti oleh perusahaan sebagai penanam modal yang berdomisili di daerah ini sebagau wujud sumbangsih perusahaan untuk membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Fraksi PDI Perjuangan memberikan catatan yakni, mempertimbangkan proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagai dasar dalam menyusun struktur APBD perubahan. Melakukan evaluasi terhadap realisasi APBD 2017 baik belanja langsung maupun tidak langsung untuk melihat sejauh mana progres atau capaian kinerja APBD.
Selain itu, mempertimbangkan adanya kesenjangan pemerataan pembangunan baik antar desa maupun kecamatan yang cukup mencolok. Fraksi PDIP dalam reses menemukan beberapa desa yang tidak tersentuh program fisik APBD tahun 2017 sehingga desa dapat menjadi prioritas dan diakomudir dalam perubahan.
Fraksi Gerindra juga memberikan catatan yakni, mendorong Bupati melantik pejabat struktural yang telah mengikuti hasil seleksi jabatan untuk mengisi formasi OPD baru dibentuk juga meminta Bupati untuk melakukan evaluasi kepada SKPD yang berkinerja buruk, tersangkut masalah hukum dan penyegaran terhadap manajemen RSUD I La Galigo.
Bukan hanya itu, fraksi Gerindra juga mengingatkan Pemda agar untuk sedikit fokus pada program dan pencapaian visi misi daerah ketimbang “wara wiri”. Sementara Program unggulan seperti bantuan beasiswa, seragam sekolah, satu dokter satu desa dan bantuan bagi masyarakat miskin melalui BPJS hingga memasuki akhir tahun kedua hal itu belum terlaksana.
