Demi meningkatkan kinerja organisasi dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) mengadakan Pembinaan Organisasi Perempuan Kabupaten Luwu Timur bertempat di Aula Sasana Praja Kantor Bupati Luwu Timur, Senin (23/04/2018).
Kondisi dan posisi perempuan di Indonesia masih jauh tertinggal dibandingkan laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan, antara lain di Bidang Sosial, Politik, Ekonomi, Pendidikan dan Budaya. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan masih menjadi kaum yang termarjinalkan sehingga persoalan pemberdayaan perempuan memiliki garapan yang luas. Salah satu permasalahan yang sangat perlu dibahas adalah Pemberdayaan Ekonomi bagi perempuan. Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi menjadi salah satu indikator meningkatnya kesejahteraan. Karena itu, penguatan dan optimalisasi secara berkelanjutan dalam kehidupan ekonomi merupakan hal penting yang harus dilakukan.
Kualitas penduduk perempuan yang kurang menggembirakan merupakan akibat dari pendekatan pembangunan yang belum mengindahkan kesetaraan dan keadilan gender. Hal ini berawal dari perlakuan diskriminasi terhadap perempuan yang menyebabkan perempuan kurang memiliki Akses, Partisipasi, Kontrol serta kurang memperoleh manfaat dari hasil pembangunan.
Dalam sepatah kata yang disampaiakan kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Sukarti mengatakan, kami melaksanakan kegiatan ini untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas organisasi perempuan yang ada di Kabupaten Luwu Timur dan mengembangkan komunikasi dan sinergitas program dalam membangun jejaring kelembagaan PUG.
lanjutnya, saya berharap dengan terbangunnya komunikasi dan sinergitas program dapat membangun jejaring kelembagaan PUG dan meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pengurus organisasi perempuan yang ada di Kabupaten Luwu Timur.
Kegiatan ini juga mengundang narasumber dari Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan Dinas PP-PA Provinsi Sulawesi Selatan Pebriani, SKM. M.Kes.
Pada kegiatan ini juga dilakukan pendandatanganan deklarasi kesepakatan bersama “Stop Perkawinan Anak”.
