Dewan Pengurus Daerah Persatuan Perawat Nasional Indonesia (DPD PPNI) Luwu Timur menggelar Training Of Trainer (TOT) Terintegrasi di Hotel I Lagaligo, Malili, Minggu (26/08/2018).
Menurut Ketua DPD PPNI Luwu Timur, Muhlis Katili, jika TOT Terintegrasi yang di ikuti oleh pengurus PPNI dari 19 komisariat yang dibawahi oleh DPD PPNI Luwu Timur tersebut, untuk menambah kapasitas dan profesionalitas para perawat yang tergabung dalam PPNI Luwu Timur.
“Saat ini kami sedang menata rumah kami (PNNI),” kata Muhlis. Menurutnya, jika perawat seluruh nusantara dapat di himpun dan di managemen dengan baik, maka akan menjadi satu kekuatan dan potensi yang cukup besar dalam menunjang pembangunan bangsa, khususnya disektor kesehatan.
Muhlis juga mengklaim jika PPNI Luwu Timur memiliki anggota yang paling patuh dan tertata dibanding DPD lain di Sulawesi Selatan. Selain itu, dirinya menilai jika Pemerintah Kabupaten Luwu Timur menunjukkan keberpihakannya pada pembangunan sektor kesehatan dengan sejumlah program Pemerintah yang sudah berjalan hingga saat ini.
Bupati Luwu Timur, HM. Thorig Husler, yang hadir didampingi Kepala Dinas Kesehatan, dr. April, mengaku bangga dengan keberadaan PPNI di Luwu Timur. Menurutnya, PPNI banyak mendukung program Pemerintah di sektor kesehatan, dan sebagai wujud apresiasi untuk tenaga kesehatan di Luwu Timur, Pemerintah memberikan perhatian untuk peningkatan kesejahtraan tenaga kesehatan melalui penganggaran tunjangan tambahan penghasilan bagi tenaga kesehatan.
“Kita sudah menganggarkan kurang lebih Rp. 8 milliar untuk tunjangan tambahan penghasilan tenaga paramedis tahun ini,” kata Husler.
Orang nomor satu di Luwu Timur itu juga menegaskan komitmennya untuk membawa Kabupaten ini menjadi daerah yang lebih baik. Ia juga berjanji untuk terus berupaya memaksimalkan fasilitas penunjang bagi para tenaga kesehatan di Kabupaten Luwu Timur.
Kegiatan yang juga dihadiri oleh Ketua DPW PPNI Provinsi Sulawesi Selatan, Abdul Rakhmat itu, juga dirangkaikan dengan pelantukan dan pengambilan sumpah pengurus PPNI dari 19 Dewan Pengurus Komisariat (DPK).
