Ketua DPRD Luwu Timur, H. Amran Syam menghadiri Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka analisis peran para pihak dalam upaya mendorong pengakuan, perlindungan dan penetapan Masyarakat Hukum Adat (MHA) di Kabupaten Luwu Timur di Hotel Lagaligo, Kecamatan Malili, Selasa (25/06/2019).
Turut hadir Sekretaris Daerah, Bahri Suli, Kadis Lingkungan Hidup, Andi Tabacina Akhmad, Kadis Parbudmudora, H. Hamris Darwis, Ahli Kebijakan Samdhana Institute, Malik, Wakil Dekan Fakultas Hukum Unanda (Fasilitator), Abdul Rahman Nur, KPHL Larona, dan Jajaran Pemkab Luwu Timur.
Ketua Panitia kegiatan FGD dari Perkumpulan Wallacea mengatakan, FGD ini adalah sebuah upaya tindak lanjut dari kegiatan-kegiatan sebelumnya yang telah melalui tahapan persamaan persepsi terkait skema yang akan dipilih, dalam rangka pengakuan perlindungan dan penetapan MHA di Luwu Timur.
Lanjutnya, dari kesepakatan para pihak, terkait upaya ini pilihannya adalah mendorong Perda.
“Upaya ini membutuhkan sinergitas berbagai pihak, olehnya itu, FGD ini peran pelatihan dalam mendorong pengakuan MHA seperti apa kedepannya. Tentunya Perkumpulan Wallacea berperan sebagai pendukung proses-proses yang dilakukan,” kata Ketua Panitia Perkumpulan Wallacea.
Sekretaris daerah, H. Bahri Suli mengatakan, kegiatan FGD ini sebagai salah satu perhatian Pemerintah Daerah bekerjasama dengan Perkumpulan Wallacea dan Shamdana Institute dalam rangka menata MHA untuk bisa berkembang sebagaimana yang menjadi harapan bersama.
Salah satu yang menjadi harapan masyarakat yakni masyarakat di cerekang Desa Manurung agar menjadi MHA dan mendapatkan pengakuan dari Pemerintah. Bersamaan pula, lanjut Bahri, Peraturan Perundang-Undangan mengenai hal ini (hukum adat) tengah masih berproses di DPRD maupun di Pemerintah Pusat terkait Undang-Undangnya.
“Mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa diselesaikan oleh Pemerintah pusat, sehingga dapat memperjelas mengenai MHA,” kata Bahri.
Ketua DPRD Luwu Timur, H. Amran Syam mengapresiasi terselenggaranya kegiatan FGD sebagai salah satu bentuk pemerhati adat istiadat dan MHA yang ada di Luwu Timur.
Amran mengatakan, menonjolnya adat dalam suatu wilayah menunjukkan bukti bahwa masyarakat masih menilai sejarah tetap harus dilestarikan. Keterlibatan pemerhati MHA, dan berbagai pihak sangat diperlukan dalam pengakuannya.
“Banyak adat di Luwu Timur yang perlu dikaji secara mendalam. Ketika kajian siap, DPRD bersama Pemda tentu akan merumuskan sesuai aturan yang berlaku,” jelas Amran. (tom/alp)
