LUWU TIMUR – Fraksi Golkar memberikan sedikitnya enam masukan dan saran pada saat Rapat Paripurna Pembacaan Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kabupaten Luwu Timur Tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022, Jumat (16/09/2022).
Saran dan masukan tersebut disampaikan oleh Juru Bicara mereka, Najamuddin dengan mengatakan, mencermati nota penyampaian Bupati atas Ranperda Tentang Perubahan APBD TA. 2022 yang telah disampaikan, maka pada kesempatan ini Fraksi Golkar ingin menyampaikan masukan ataupun saran yang mudah-mudahan berisikan solusi konkrit yang dapat diterima dengan tetap mengedepankan asaz proporsionalitas, kemanfaatan serta efisiensi.
Adapun yang menjadi masukan kami yaitu;
1. Fraksi Golkar menyarankan kepada pemerintah daerah agar melakukan renegosiasi terkait hibah listrik dari PT. Vale yang selama ini mekanisme pembayarannya rumit dan rawan dimainkan oleh pihak PLN Sehingga kami menyarankan agar hibah listrik tersebut diberikan dalam bentuk uang. Fraksi Golkar juga meminta agar Pemda melakukan koordinasi dengan pihak PT. Vale terkait pemasangan KWh di Sumasang Sorowako.
2. Diminta kepada PPTK Mess Jakarta agar serius mengontrol dengan baik Pembangunan Mess Pemda Kabupaten Luwu Timur di Jakarta agar tidak terjadi keterlambatan.
3. Fraksi Golkar mempertanyakan mengapa hingga saat ini Pembangunan Terminal Tarengge belum berjalan mengingat waktu yang semakin kasip sementara pemenangnya sudah ditetapkan.
4. Terkait pembangunan ruangan poned yang di Puskesmas Maleku yang sampai hari ini baru pengerjaan tiang yang dilakukan, disarankan agar rekanan yang mengerjakan pekerjaan tersebut untuk menambah tenaga kerja agar dapat diselesaikan tepat waktu mengingat sisa waktu kontrak semakin dekat.
5. Fraksi Golkar meminta kepada Pemerintah melalui Dinas Pendidikan untuk segera melunasi hak-hak 497 guru P3K, berupa tunjangan Kesra yang hingga saat ini belum diselesaikan dan sebahagian yang sudah dibayarkan. Olehnya itu, pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022 Dinas Pendidikan diminta untuk memasukkan anggarannya, karena ini dapat menimbulkan persepsi buruk di tengah masyarakat yang terkesan sebagai tindakan pengecualian, ada yang dibayar, ada yang tidak, dan terakhir,
6. Diminta kepada pemerintah agar tetap mempertimbangkan dan menganggarkan di APBD Perubahan TA. 2022 paket pekerjaan Fisik yang sifatnya dapat direalisasikan dalam 30 hari kalender kerja, mengingat banyaknya usulan yang tertunda dianggaran pokok 2022. Pemerintah juga diminta untuk memperhatikan proyek strategis, seperti Stadion dan Islamic Center agar pengerjaannya digenjot, mengingat waktu yang tersisa dan kondisi cuaca yang tidak bersahabat. Hal Ini untuk menghindari keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang dapat berimbas pada sisi ekonomi masyarakat terutama dengan niiai penyerapan anggaran diakhir tahun ini.
“Pada dasarnya, Fraksi Golkar dapat memahami berbagai pertimbangan yang menjadi landasan perubahan anggaran tahun 2022 dan menerima Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022 untuk kemudian dibahas pada tahap selanjutnya,” tutup Najamuddin. (*)
