OPINI | Pilkada 2024 : Pemenang Tergantung Dekkeng

Pilkada serentak telah dilaksanakan pada Rabu, 27 November 2024 lalu. Hasil quick count dari beberapa lembaga survei telah keluar. Namun bagi para paslon yang meraih suara tertinggi harus tetap menunggu sampai perhitungan resmi yang dikeluarkan oleh KPU pada 16 Desember mendatang.

Euforia pilkada sebagai pesta rakyat disambut dengan sangat antusias oleh masyarakat. Perhelatan lima tahun sekali tersebut diharapkan dapat membawa perubahan arah kepemimpinan yang lebih baik. Para paslon menyusun strategi  memenangkan hati rakyat. Mulai dari menggalang suara kaum muda hingga menawarkan janji-janji hidup yang sejahtera.

Akan tetapi, perhelatan pilkada bahkan pemilu yang telah berlangsung ternyata jauh dari harapan. Demorasi yang katanya dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, ternyata tidak sesuai harapan. Kondisi hari ini justru terihat bahwa para pejabat hanya berusaha melanggenggkan kekuasaannya.

Hal ini terbukti dari keberpihakan para pejabat untuk memuluskan jalan paslon pilihannya. Tentu masih lekang di ingatan dan masih banyak terjadi di lingkungan sekitar, mulai dari kepala desa hingga presiden menunjukkan keberpihakan. Bukan saja berpihak secara individu, kebijakan yang di diterapkan pun memuluskan jalan orang-orang pilihannya. Sangat miris, sebab jabatan yang diamanahkan justru digunakan untuk melanggengkan kekuasaannya dan keluarga.

Selain berbekal, pengalaman, kecerdasan, dan jiwa kepemimpinan, dibutuhkan seseorang yang mampu mendukung karir politik. Ada gen Z yang merupakan anak ketum DPP, istri walikota, menantu presiden, dan masih banyak lagi hubungan kekeluargaan yang berperan penting dalam proses pencalonan. Beberapa pun mendapatkan dukungan langsung dari pejabat bahkan presiden. Inilah wajah asli politik demokrasi, manuver-manuver politik yang dilakukan hanya untuk melanggengkan kekuasaaan diri, keluarga dan partai.

Calon-calon yang disediakan untuk dipilih rakyat nyatanya berasal dari pilihan-pilihan partai. Rakyat sejatinya hanya bisa memilih yang disediakan. Pemimpin yang diharapkan rakyat bisa jadi tidak ada dalam daftar pilihan karena tidak diusung partai.

Hubungan pertemanan dan dukungan dalam politik demokrasi pun bersifat semu. Ketika saling menguntungkan akan berteman dan mendukung. Namun, ketika tidak ada kepentingan kawan pun berubah menjadi lawan. Maka kekuasaan dalam sistem ini tergantung siapa orang dalam (dekkeng) dibaliknya. Tentu tidak masalah seseorang memiliki dekkeng dalam dunia politik. Akan tetapi, tujuan menjabat harus benar karena ingin memberikan kesejahteraan untuk rakyat. Kekuasaan bukan digunakan untuk kepentingan diri dan keluarga saja.

Oleh karena itu, perlu kita urai akar persoalan munculnya kondisi politik saat ini. Benarkah pemimpin berpihak pada rakyat? Bagaimana kebijakan-kebijakan yang selama ini diterapkan?

Pilkada Demokrasi

Beragam daya dan upaya ditempuh demi pemenangan, tidak terkecuali cara-cara kotor. Kondisi ini akibat dari landasan sistem politik yang sekuler kapitalisme. Pemikiran sekularisme yaitu pemisahan agama dari kehidupan. Asas kebahagiaan adalah mendapatkan materi, sehingga tujuan hidupnya pun mencari materi. Tidak heran apabila motivasi menjabat hanya sebatas materi dan kekuasaan.

Serangan fajar sebelum pencoblosan sudah menjadi rahasia umum. Padahal jelas, bagi penyuap dan yang disuap sama-sama dilaknat. Berapa banyak rupiah yang harus digelontorkan untuk mendapatkan suara sebanyak-banyaknya?

Sistem politik demokrasi memang berbiaya mahal. Karena itu para pemilik cuan akan memberikan sponsor untuk memuluskan jalan calon pejabat naik tahta jabatan. Sebagai kompensasinya dibuatlah aturan yang akan memudahkan para cukong (pengusaha) melancarkan bisnisnya. Banyaknya proyek pengusaha yang tidak memperhatikan lingkungan. Misalnya saja, penebangan pohon sembarangan. Akibatnya kerusakan pun akan dirasakan oleh rakyat. Banjir bandang bahkan tanah longsor akibat pengrusakan alam.  Pedihnya lagi hal tersebut difasilitasi oleh para pemimpin.

Hal ini menjelaskan bahwa pemerintah pusat maupun daerah tidak akan memiliki independensi dalam menetapkan suatu aturan. Mereka yang sudah menjabat pun harus membalas budi para sponsor yang telah mendukung. Politik balas budi yang harus dibayar para pemimpin yang kemudian menjabat, memberikan kemudahan pada para donatur menjalankan bisnisnya. Padahahl bisa jadi kebijakan tersebut tidak memberikan kesejahteraan pada rakyat.

Sistem Politik Islam

Islam sebagai sebuah agama yang sempurna tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan pencipta, akan tetapi juga mengatur urusan manusia dengan sesama. Hubungan manusia dengan sesama yaitu dalam muamalah (jual beli), pendidikan, kesehatan, pemerintahan, sosial budaya, dan hukum. Karenanya Islam pun memiliki sistem politiknya.

Sistem politik Islam berjalan sesuai akidah Islam. Ikatan yang terbentuk antara penguasa dan rakyat merupakan ikatan akidah, bukan manfaat. Seorang pemimpin dalam pemerintahan adalah mereka yang menjalankan amanah untuk mengurusi urusan umat. Tujuan hidup untuk meraih ridho Allah. Sebagai seorang pemimpin akan bertanggung jawab langsung kepada Allah Swt.

Karena itu, kecurangan dalam pemilihan pemimpin akan diganjar oleh Allah Swt. dengan keharaman masuk surga. Adapun sekelompok orang atau oligarki yang mencurangi suara dan kemudian memimpin, sejatinya Allah Swt. sedang menghimpun mereka di neraka. Sungguh buruk balasan bagi penguasa yang curang dan menipu rakyatnya.

Rasulullah saw. bersabda, “Tidaklah seseorang diamanahi memimpin suatu kaum kemudian ia meninggal dalam keadaan curang terhadap rakyatnya, maka diharamkan baginya surga.” (HR Bukhari-Muslim).

Seorang yang beriman dan bertakwa akan sangat takut dengan pertanggungjawaban kepada Allah swt sebagai seorang pemimpin. Sahabat yang juga seorang khalifah penggati Rasulullah bahkan melarang putranya untuk menjadi calon khalifah.

Dilansir dari buku ‘Umar ibn Al-Khaththab oleh Khalid Muhammad Khalid, pemilihan untuk penerus kekhalifahan terjadi saat Umar RA berada di penghujung ajalnya. Umar RA menentang keras saat nama anaknya diusulkan sebagai calon khalifah yang akan menggantikannya.

Meski diusulkan berulang kali, Umar RA tidak memasukkan nama putranya ke dalam daftar enam sahabat calon khalifah. Sebab, menurutnya, latar belakang Abdullah ibn Umar yang membawa nama anak khalifah menutup peluang yang lain untuk mendapatkan haknya. Beberapa sahabat mengatakan bahwa anaknya adalah orang yang adil dan bertakwa, apa salahnya jika ia adalah anak seorang khalifah? Namun Umar RA tetap kukuh pada pendiriannya dan berkata, masih banyak muslim lain yang bertakwa juga adil dan layak menjadi pemimpin

Diriwayatkan oleh Ibn Al Jauzi dalam Manaqib Amir Al Mu’minin Umar ibn Al Khaththab, Umar RA memegang sebuah prinsip menghindarkan memberi jabatan karena pertalian kasih sayang atau kekerabatan.

Ia berkata, “Barang siapa memberikan jabatan kepada seseorang dikarenakan pertalian kasih sayang atau kekerabatan dan dia tak mengangkatnya, kecuali atas dasar hal itu semata, dia benar-benar telah mengkhianati Allah, rasul-Nya, dan kaum muslimin.”

Sudah saatnya mencampakkan sistem demokrasi yang berasal dari buah pikir manusia. Selayaknya mengambil Islam sebagai satu-satunya aturan dalam hidup. Terjamin kesejahteraannya dan mulia sebab menjalankan syariat.

Wallahualam