Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Luwu tahun 2024 menjadi sorotan setelah realisasinya jauh dari target yang telah ditetapkan. Dari target Rp15,092 miliar, hanya Rp10,494 miliar yang terealisasi hingga akhir Desember 2024. Kekurangan sebesar Rp4,598 miliar ini memicu dugaan kebocoran anggaran, sehingga DPRD dan aktivis mendesak dilakukannya audit menyeluruh terhadap pengelolaan PAD.
Wakil Ketua I DPRD Luwu, Zulkifli, menilai bahwa tidak tercapainya target PAD berpotensi disebabkan oleh pengelolaan yang buruk hingga adanya kebocoran anggaran. “Kami akan memanggil komisi-komisi untuk mengevaluasi kinerja OPD. Jika ditemukan pelanggaran atau kebocoran, maka langkah tegas akan kami ambil. Ini menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan daerah,” ujarnya, Senin (30/12/2024).
Senada dengan Zulkifli, Ismail Ishak dari Forum Pemantau Pengelolaan Keuangan dan Lingkungan (FP2KEL) juga menyoroti sektor-sektor PAD yang anjlok, seperti retribusi tepi jalan umum yang hanya mencapai 22 persen dari target Rp500 juta, dan retribusi alat berat di Dinas PUTR yang realisasinya hanya 4 persen dari target Rp2,242 miliar. “Ketidakcapaian ini mengindikasikan adanya kebocoran. Kami mendesak inspektorat segera turun tangan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan PAD,” tegasnya.
Dugaan kebocoran PAD ini dianggap sebagai tantangan besar bagi pemerintahan Kabupaten Luwu. DPRD dan masyarakat berharap langkah audit menyeluruh dapat menjadi solusi untuk mengembalikan kepercayaan publik serta memberikan landasan yang kuat bagi pemerintahan baru dalam mengelola keuangan daerah.
