Penentuan awal puasa Ramadan selalu menjadi momen yang dinantikan oleh umat Islam di Indonesia, mengingat setiap tahun ada sedikit perbedaan dalam penetapan tanggal 1 Ramadan.
Seperti halnya dengan tahun-tahun sebelumnya, untuk tahun 2025 ini, tiga pihak besar yang memiliki pengaruh dalam menentukan awal puasa—Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU), dan pemerintah—memiliki pendekatan yang berbeda, meskipun pada akhirnya tujuan mereka tetap sama: memastikan umat Islam memulai ibadah Ramadan dengan tepat waktu dan penuh keberkahan.
Muhammadiyah, salah satu ormas Islam terbesar di Indonesia, sejak lama telah menggunakan Kalender Hijriah Global Tunggal (KGHT) sebagai acuan dalam menentukan awal bulan Ramadan. Berdasarkan penanggalan yang tercantum dalam kalender ini, 1 Ramadan 1446 Hijriah diperkirakan jatuh pada tanggal 1 Maret 2025.
Penetapan ini dilakukan jauh sebelum bulan Ramadan tiba, dengan memperhitungkan pergerakan bulan dalam sistem astronomi yang telah terintegrasi dalam kalender Hijriah Global Tunggal.
Bagi Muhammadiyah, penetapan awal Ramadan pada tanggal ini dianggap sudah sesuai dengan perhitungan ilmiah yang objektif, sehingga umat Muhammadiyah dapat mempersiapkan diri untuk berpuasa dengan yakin.
Di sisi lain, pemerintah Indonesia juga mengeluarkan Kalender Hijriah Indonesia Tahun 2025 melalui Kementerian Agama (Kemenag). Berdasarkan kalender resmi pemerintah ini, tanggal 1 Ramadan 1446 Hijriah juga diperkirakan jatuh pada 1 Maret 2025 Masehi, yang sama dengan penetapan Muhammadiyah.
Namun, meskipun prediksi awal Ramadan dari pemerintah dan Muhammadiyah tampaknya selaras, pemerintah tetap akan menggelar sidang isbat untuk menentukan secara resmi awal Ramadan. Sidang isbat adalah proses yang melibatkan pengamatan hilal atau bulan sabit baru (rukyat) yang dilakukan di berbagai wilayah Indonesia, di samping perhitungan astronomis (hisab) untuk memastikan posisi bulan. Proses sidang isbat ini menjadi acuan bagi pemerintah untuk menetapkan secara formal awal Ramadan setiap tahun.
Meskipun pemerintah telah menentukan tanggal yang kemungkinan besar akan jatuh pada 1 Maret 2025, keputusan final tetap menunggu hasil sidang isbat yang akan diumumkan beberapa hari sebelum Ramadan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa umat Islam dapat memulai ibadah puasa pada waktu yang tepat berdasarkan pengamatan hilal yang valid. Metode ini masih dijadikan acuan utama meskipun teknologi astronomi modern semakin berkembang.
Sementara itu, untuk Nahdlatul Ulama (NU), belum mengumumkan secara resmi tanggal 1 Ramadan 1446 Hijriah. NU, seperti halnya pemerintah, akan menentukan awal Ramadan melalui proses hisab dan rukyat. Meskipun belum ada pengumuman resmi, biasanya NU akan mengikuti hasil sidang isbat yang dilakukan oleh pemerintah. Proses ini juga mencakup pengamatan hilal untuk memastikan bahwa penetapan awal Ramadan sudah sesuai dengan ketentuan syariat.
Bagi NU, proses rukyat dan hisab merupakan bagian dari tradisi panjang yang dijaga dengan penuh kehati-hatian, karena keyakinan mereka bahwa pengamatan hilal secara langsung memberikan kepastian yang lebih tinggi tentang kapan awal Ramadan dimulai. Oleh karena itu, meski Muhammadiyah sudah mengumumkan lebih awal, NU lebih memilih untuk menunggu hasil sidang isbat pemerintah yang biasanya dilakukan pada malam 29 Sya’ban.
Perbedaan pendekatan antara Muhammadiyah, NU, dan pemerintah ini adalah bagian dari keberagaman tradisi dalam menentukan awal Ramadan di Indonesia. Setiap organisasi memiliki cara tersendiri dalam memahami dan mengamalkan penanggalan Hijriah, baik berdasarkan perhitungan astronomis (hisab) atau pengamatan hilal (rukyat). Meskipun ada perbedaan, pada dasarnya semua pihak ingin memastikan bahwa umat Islam dapat menjalankan ibadah puasa dengan khusyuk dan tepat waktu.
