Ratusan tenaga honorer dari berbagai instansi di Kota Palopo kembali menyuarakan aspirasi mereka di Gedung DPRD, Selasa (21/1). Dalam pertemuan tersebut, Forum Honorer Kota Palopo mengajukan enam tuntutan utama yang menuntut perhatian serius dari pemerintah daerah dan pusat.
Ketua Forum Honorer Kota Palopo, Ahmad, menegaskan bahwa tuntutan ini adalah refleksi dari keresahan ribuan tenaga honorer yang telah lama bekerja tanpa kepastian status. “Kami ingin memastikan bahwa pengabdian selama bertahun-tahun tidak diabaikan. Kejelasan status sebagai PPPK adalah hak kami,” ujarnya.
Enam Tuntutan Honorer Kota Palopo:
- Pengangkatan Honorer Kategori R1, R2, dan R3
Para honorer meminta kepastian jadwal pengangkatan menjadi ASN penuh waktu sesuai dengan kategori yang tercatat dalam database BKN. - Penerbitan Keputusan Presiden (Keppres)
Pemerintah pusat didesak segera mengeluarkan Keppres yang mengatur pengangkatan seluruh honorer kategori R1, R2, dan R3 menjadi PPPK penuh waktu. - Revisi Batasan Anggaran Pegawai
Forum Honorer mendesak revisi terhadap Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 yang membatasi belanja pegawai daerah maksimal 30 persen. Batasan ini dinilai menghambat pengangkatan honorer. - Alokasi Anggaran Daerah
DPRD Kota Palopo diminta mengalokasikan anggaran yang memadai untuk menyelesaikan persoalan honorer sesuai arahan dari Kemendagri. - Penundaan Rekrutmen CPNS
Mereka menuntut agar proses rekrutmen CPNS ditunda hingga seluruh tenaga honorer kategori R1, R2, dan R3 diangkat menjadi PPPK. - Pengakomodasian Honorer Sekolah Swasta
Para tenaga honorer juga meminta agar pemerintah daerah mengakomodasi tenaga honorer dari sekolah swasta, termasuk guru TK dan tenaga kependidikan, dalam seleksi PPPK tahap berikutnya.
Ahmad menekankan bahwa keenam tuntutan ini adalah langkah konkret yang harus segera direspons oleh pemerintah daerah dan pusat. “Diskusi yang ada selama ini belum memberikan solusi nyata. Pemerintah pusat menyerahkan masalah ini ke daerah, tapi implementasi di lapangan masih jauh dari harapan,” ungkapnya.
Sementara itu, sejumlah anggota DPRD berjanji akan membawa aspirasi ini ke pembahasan tingkat legislatif dan eksekutif. Namun, belum ada pernyataan resmi terkait langkah apa yang akan diambil.
Tuntutan Forum Honorer Kota Palopo menggambarkan tantangan besar yang dihadapi daerah dalam mengakomodasi kebutuhan anggaran dan kebijakan. Dengan keterbatasan fiskal dan tekanan dari kebijakan pusat, solusi untuk masalah ini membutuhkan komitmen dan sinergi yang kuat dari semua pihak.
Para tenaga honorer berharap agar keenam tuntutan ini tidak hanya didengar, tetapi segera diwujudkan. “Kami hanya ingin masa depan yang jelas. Kami sudah bertahun-tahun mengabdi, dan ini saatnya pemerintah memenuhi janji untuk memberikan pengakuan yang layak,” kata seorang honorer yang enggan disebut namanya.
