Keputusan Komisi III DPRD Luwu Timur dalam menangani konflik lahan di Blok Tanamalia menuai kritik tajam. Rekomendasi yang dikeluarkan dinilai lebih menguntungkan PT Vale Indonesia ketimbang membela petani lada di Desa Loeha dan Desa Rante Angin, Kecamatan Towuti.
Ketua Asosiasi Petani Lada Loeha Raya, Ali Kamri, menilai sikap DPRD tidak mencerminkan keberpihakan kepada masyarakat.
“DPRD seharusnya menjadi penyambung aspirasi rakyat, tetapi rekomendasi mereka justru menindas petani,” ujar Ali dalam keterangannya pada 17 Februari 2025.
Dia menegaskan bahwa lahan yang menjadi sengketa telah lama menjadi kebun lada produktif dan memberikan kontribusi ekonomi bagi warga. Namun, rekomendasi DPRD tidak mempertimbangkan kepentingan petani dan malah tetap mengakui klaim perusahaan tambang terhadap lahan tersebut.
Ali menyebut, rekomendasi DPRD seolah mengabaikan fakta bahwa petani telah menggarap lahan tersebut selama bertahun-tahun.
Dia mendesak agar lahan ini di konversi menjadi Areal Penggunaan Lain (APL) agar petani tidak terus berada dalam ketidakpastian hukum. “Kami melihat DPRD lebih memihak korporasi ketimbang rakyat,” katanya.
Selain itu, Ali Kamri juga menilai rekomendasi DPRD Lutim tersebut sedikitpun tidak mempertimbangkan kondisi sosial lainnya baik dari aspek ekologi maupun lingkungan.
Sebagai bentuk protes, para petani lada berencana menggelar demonstrasi besar-besaran. Mereka menuntut pemerintah daerah dan pusat turun tangan untuk memberikan solusi yang lebih adil serta mempertimbangkan kepentingan petani dalam keputusan kebijakan ke depan.
Rekomendasi yang Menuai Polemik
DPRD Luwu Timur sebelumnya mengeluarkan rekomendasi sebagai solusi terbaik atas sengketa lahan antara petani dan PT Vale. Rekomendasi ini terbit paska kajian akademis oleh Prof Abrar Saleng, yang menyoroti pentingnya pertumbuhan ekonomi melalui pertambangan tanpa mengorbankan hak masyarakat. (Baca: DPRD Luwu Timur Dorong Dialog Terbuka antara PT Vale dan Komunitas Petani Lada di Blok Tanamalia)
