Penjabat (Pj) Wali Kota Palopo, Firmanza DP membuka kegiatan konsultasi publik penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palopo Tahun 2026 di Ruang Pertemuan Ratona, Kantor Wali Kota Palopo, Kamis (13/3/2025).
Forum ini menjadi langkah awal dalam merumuskan kebijakan pembangunan daerah yang lebih inklusif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Kepala Bappeda Kota Palopo, Asmuradi Budi dalam laporannya menyampaikan bahwa konsultasi publik ini merupakan bagian dari tahapan penyusunan RKPD 2026. RKPD sendiri menjadi pedoman utama bagi kepala daerah dan DPRD dalam menetapkan arah kebijakan pendapatan dan belanja daerah.
“Kegiatan ini bertujuan untuk menghimpun saran serta masukan dari berbagai pemangku kepentingan guna menyempurnakan rancangan awal RKPD Kota Palopo Tahun 2026,” ujar Asmuradi.
Dalam sambutannya, Firmanza menekankan bahwa RKPD 2026 memiliki posisi strategis karena merupakan tahun terakhir dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 2024-2026. Oleh karena itu, penyusunannya harus memastikan kesinambungan pembangunan sekaligus menjadi refleksi atas capaian program selama tiga tahun terakhir.
“RKPD 2026 menjadi instrumen penting untuk menuntaskan berbagai target pembangunan yang telah dicanangkan. Selain itu, forum ini juga menjadi wadah diskusi yang terbuka dan konstruktif guna memperbaiki rancangan awal RKPD,” ujar Firmanza.
Ia juga menggarisbawahi pentingnya sinergi, kolaborasi, dan inovasi dalam menyusun RKPD yang benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat. Firmanza meminta seluruh perangkat daerah untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang diusulkan benar-benar menjadi prioritas pembangunan Kota Palopo.
“Penyusunan RKPD bukan pekerjaan mudah. Dibutuhkan proses panjang, diskusi yang matang, serta keterlibatan aktif dari seluruh pihak. Saya meminta kepada perangkat daerah agar merancang program dan kegiatan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat serta memiliki dampak signifikan bagi pembangunan daerah,” tegasnya.
