Ketua Bawaslu Sulawesi Selatan, Mardiana Rusli, menegaskan bahwa masa tenang menjelang Pemungutan Suara Ulang (PSU) 24 Mei menjadi “ujian terberat bagi netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di Palopo.”
Pernyataan itu ia sampaikan dalam Sosialisasi Netralitas ASN di Ruang Ratona, Kantor Wali Kota Palopo, Selasa (20/5).
Kegiatan bertema “Netralitas ASN, Wujud Penyelenggaraan Pemilihan yang Jujur dan Adil” tersebut dihadiri Pj Sekretaris Daerah Palopo Ilham Hamid, unsur Forkopimda, pimpinan OPD, camat, lurah, serta jajaran KPU dan Bawaslu kota.
“Masa tenang bukan masa santai; justru inilah fase paling rawan godaan politik uang. Jika ASN tergelincir, marwah birokrasi runtuh,” tegas Mardiana.
Dia mengapresiasi langkah cepat Pj. Wali Kota dan Pj. Sekda dalam menertibkan dan mengedukasi ASN sejak awal tahapan. “Palopo sudah selangkah lebih maju; sekarang tantangannya tinggal konsistensi,” lanjutnya.
Ilham Hamid memastikan Pemkot telah berulang kali mengedarkan surat imbauan hingga tingkat kelurahan. Ia juga mengingatkan pegawai agar bijak berselancar di media sosial.
Satu ‘like’ atau komentar bermuatan politik bisa terekam dan dilaporkan. Netralitas adalah kehormatan profesi,” kata Ilham.
Bawaslu Sulsel menyiagakan patroli pengawasan selama masa tenang untuk mencegah politik transaksional. Setiap pelanggaran disiplin ASN akan direkomendasikan ke Komisi ASN dan Inspektorat.
Dengan sorotan nasional tertuju ke Palopo—salah satu dari tiga daerah PSU—Bawaslu berharap ASN mampu menjadi contoh integritas dan menjaga pemilihan tetap bersih.
