Pemerintah Kabupaten Luwu Timur menyatakan komitmennya untuk tetap mendukung masuknya investasi tambang, namun menegaskan bahwa setiap aktivitas industri harus dijalankan sesuai aturan dan menjaga kepercayaan publik.
Pernyataan ini disampaikan Kepala Dinas Tenaga Kerja Lutim, Kamal Rasyid, saat menanggapi dinamika hubungan antara pemerintah daerah dengan salah satu perusahaan tambang, PT Huali Nikel Indonesia (HNI).
“Pemda tidak menolak investasi. Tapi kami ingin investasi yang hadir itu terbuka, komunikatif, dan taat aturan. Jangan sampai kehadirannya justru menimbulkan kegaduhan atau mengurangi kepercayaan masyarakat,” ujar Kemal, Jumat (21/6/2025).
Dia menekankan pentingnya koordinasi antara perusahaan tambang, seperti PT Vale, HNI, hingga IHIP, dengan pemerintah daerah dan masyarakat. Menurutnya, pola komunikasi yang terbuka akan membantu mencegah kesalahpahaman dan gesekan di lapangan.
“Kalau komunikasi dengan stakeholder tidak dibangun dengan baik, yang terjadi hanya asumsi dan ketegangan. Padahal semuanya bisa diselesaikan dengan duduk bersama dan keterbukaan informasi,” lanjutnya.
Kemal juga mengingatkan bahwa lembaga pengawasan seperti DPRD, Dinas PTSP, hingga tim pengendali tata ruang harus dilibatkan sejak awal agar tidak ada pelanggaran administratif ataupun konflik kepentingan.
“Pemda bukan penghambat investasi, justru kami adalah pendamping. Tapi semua pihak harus saling terbuka dan taat aturan. Karena kalau kepercayaan publik hilang, investasi sebesar apa pun bisa ditolak masyarakat,” tegasnya.
