Sorotan tajam disampaikan Juru Bicara Fraksi Gerakan Persatuan Rakyat (GPR), Rusdi Layong, dalam Rapat Paripurna DPRD Luwu Timur, Rabu (16/7/2025), terkait banjir yang terus menerus terjadi di Kecamatan Burau.
Dia mendesak Pemerintah Kabupaten dan pihak PTPN segera mengambil langkah nyata untuk menyelamatkan warga dari bencana yang tak kunjung terselesaikan.
“Banjir yang terus terjadi di wilayah Burau bukan lagi masalah biasa. Ini sudah sangat meresahkan dan menuntut respons serius dari pemerintah maupun PTPN sebagai pihak yang turut bertanggung jawab,” tegas Rusdi di hadapan pimpinan dan anggota dewan.
Ia menilai keberadaan PTPN PKS Luwu di sekitar wilayah terdampak turut memberi dampak terhadap buruknya pengelolaan lingkungan. Oleh karena itu, Rusdi meminta agar perusahaan perkebunan milik negara tersebut segera diajak duduk bersama untuk merumuskan solusi konkret.
“Pemerintah daerah jangan menunggu situasi semakin buruk. Harus ada langkah koordinatif dan tindakan tegas, termasuk menuntut tanggung jawab korporasi,” lanjutnya.
Tiga desa yang menjadi langganan banjir yaitu Lauwo, Lagego, dan Burau Pantai, menurut Rusdi, telah mengalami kerugian sosial dan ekonomi yang tidak sedikit. Warga di sana, kata dia, pantas mendapatkan perlindungan dan perhatian maksimal dari pemerintah.
Selain menyuarakan permasalahan banjir di Burau, Rusdi juga menyinggung perlunya normalisasi sungai dan saluran pembuang di wilayah Angkona dan Manakae, Kecamatan Kalaena, yang dianggap menjadi bagian penting dalam peta mitigasi bencana banjir di wilayah timur Luwu Timur.
Pandangan Rusdi Layong tersebut menjadi salah satu bagian terkuat dalam rangkaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2024.
