Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian (Disdagkop UKMP) Kabupaten Luwu Timur menggelar rapat koordinasi (rakor) di SPBU 74.929.01 Wotu, Senin (27/10/2025), untuk menangani terhentinya layanan pengisian BBM bagi nelayan yang sudah berlangsung sepekan.
Rakor dipimpin Kepala Disdagkop UKMP Senfry Oktavianus bersama Kepala Dinas Perikanan Alimuddin Nasir, Kepala Desa Bawalipu Wahyuddin, Kanit Intelkam Polsek Wotu Jemris Mpanesi, serta perwakilan SPBU Wotu Jamal.
Dalam rakor tersebut, Senfry menjelaskan penyebab utama layanan terhenti, stok BBM harian SPBU Wotu tidak sebanding dengan kebutuhan masyarakat.
“SPBU Wotu hanya menerima 8.000 liter per hari, sementara kebutuhan nelayan mencapai 5.400 liter. Ditambah 1.000 liter untuk kebutuhan emergency RSUD I Lagaligo, stok yang tersisa jelas tidak mampu memenuhi angkutan umum maupun barang,” kata Senfry.
Ia menegaskan posisi SPBU Wotu yang berada pada jalur strategis segitiga Sulsel–Sulteng–Sultra membuat kebutuhan BBM semakin tinggi.
Senfry memastikan pihaknya terus berkomunikasi dengan Pertamina untuk mencari solusi cepat.
“Kami sudah berkoordinasi dengan SBM Pertamina Makassar, Pak Yoga, agar penyaluran BBM ke SPBU Wotu bisa segera ditambah,” ujarnya.
Hasil koordinasi tersebut, Pertamina akan mengirim 16.000 liter BBM tambahan sebagai solusi sementara sambil melakukan penghitungan ulang kebutuhan BBM nelayan serta kendaraan umum dan barang.
Dinas Perikanan Pastikan Rekomendasi Nelayan Tepat Sasaran
Kadis Perikanan Alimuddin Nasir menegaskan pihaknya memastikan penerbitan rekomendasi BBM benar-benar sesuai data Xstar.
“Semua surat yang tidak sesuai telah kami tarik. Rekomendasi hanya diberikan kepada warga yang benar-benar berprofesi sebagai nelayan,” tegasnya.
Di tengah kelangkaan BBM, muncul isu pungutan liar di SPBU. Perwakilan SPBU, Jamal, menolak tegas tudingan tersebut.
“Tidak benar ada pungli. Kami selalu mengingatkan masyarakat agar membayar sesuai harga pada dispenser. Bila ada operator yang meminta uang lebih, silakan laporkan langsung kepada saya,” ujar Jamal.
Rakor ini diharapkan menjadi langkah awal untuk menormalkan kembali layanan BBM bagi nelayan dan masyarakat Wotu.
