Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Kabupaten Luwu Timur menyoroti sejumlah tantangan strategis dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026. Sorotan itu disampaikan Juru Bicara Fraksi PAN, Firman Udding, dalam Rapat Paripurna Pendapat Akhir Fraksi, Jumat (21/11/2025).
Firman menegaskan bahwa APBD bukan sekadar dokumen administratif, tetapi instrumen pembangunan yang harus langsung berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ia menekankan pentingnya ketepatan sasaran setiap kebijakan anggaran, terutama yang menyentuh kebutuhan dasar warga.
Fraksi PAN memetakan tujuh isu prioritas yang perlu mendapatkan perhatian serius. Di sektor pendidikan, Firman mencatat masih adanya ruang kelas rusak yang membutuhkan penanganan cepat. Sementara di sektor kesehatan, ia menyoroti keterbatasan fasilitas dan layanan rujukan yang belum merata di beberapa kecamatan.
“Pemetaan kebutuhan dasar harus jelas. Layanan publik tak boleh berjalan setengah hati,” ujar Firman.
PAN juga menekankan pentingnya penguatan sumber daya manusia dan percepatan transformasi digital untuk mendukung efektivitas layanan pemerintah.
Di sektor ekonomi, Fraksi PAN menilai ketergantungan masyarakat pada sektor pertambangan masih sangat tinggi. Firman mendorong pemerintah daerah memperkuat UMKM melalui pelatihan vokasi, akses pembiayaan, dan pemasaran digital.
“Kemandirian ekonomi harus tumbuh dari bawah. UMKM perlu dukungan nyata,” tegasnya.
PAN juga meminta evaluasi terhadap sejumlah proyek daerah, termasuk pembangunan Gedung Badan Keuangan Daerah. Pengalihan sementara anggaran dinilai penting untuk menjaga stabilitas keuangan daerah tahun ini.
Fasilitas dasar masyarakat juga menjadi perhatian. Firman menyinggung kondisi pompa pipanisasi di Pongkeru yang belum bekerja optimal.
Selain APBD 2026, Fraksi PAN memberikan pandangan terhadap empat Rancangan Peraturan Daerah, yakni:
- Penyertaan modal untuk PT Luwu Timur Gemilang (LTG) didukung, dengan syarat rencana bisnis yang jelas dan manfaat langsung bagi masyarakat.
- Perubahan Perda perangkat desa dan BPD disetujui dengan catatan perbaikan tata kelola administrasi dan kualitas pelayanan.
- Ranperda Riset dan Inovasi Daerah juga didukung, dengan dorongan agar pemerintah menggandeng perguruan tinggi lokal, termasuk Politeknik Sorowako.
Firman menutup pandangannya dengan menegaskan bahwa seluruh masukan Fraksi PAN bertujuan memastikan anggaran memberikan dampak nyata.
Pada akhirnya, Fraksi PAN menyatakan menerima seluruh Ranperda untuk ditetapkan menjadi Perda.
