Anggota DPRD Luwu Timur, Firman Udding, menegaskan komitmen legislatif dalam memperjuangkan keberlanjutan kerja 208 tenaga non-ASN yang belum terakomodasi dalam skema PPPK maupun tenaga paruh waktu.
Dalam rapat tindak lanjut pasca-audiensi DPRD dan BKPSDM di KemenPAN-RB, Firman menyebut sejumlah jalur solusi telah terbuka, termasuk skema Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) untuk tenaga teknis dan administrasi.
Ia juga mendorong penggunaan mekanisme BLUD untuk tenaga kesehatan serta dana BOS bagi tenaga pendidik, sepanjang sesuai aturan.
Firman memastikan DPRD telah menyiapkan dukungan anggaran di Banggar dan meminta Pemda bergerak cepat sebelum tahun anggaran berakhir.
“Pengabdian mereka harus dihargai. Kami ingin semua 208 tenaga non-ASN mendapat kepastian,” tegasnya.
