Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan menggelar sosialisasi peran Aparat Penegak Hukum (APH) dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam rangka terwujudnya Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dalam wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) digedung wanita Simpurusiang Malili, Selasa 18 Juni 2019.
Sosialisasi ini dihadiri oleh Asisten Pengawasan (Aswas) Kejati Sulsel, Wito bersama dengan Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Sulsel, Fentje E Loway. Turut hadir pula, Bupati Luwu Timur, HM Thorig Husler, para APH, SKPD, Camat dan Kepala Desa.
Dalam kegiatan tersebut, Aswas Kejati Sulsel, Wito meminta agar APH mengkonsultasikan terlebih dahulu ke APIP apabila ada aduan atau laporan (dugaan korupsi) dari masyarakat. “Apabila ada laporan masyarakat (dugaan korupsi) dikonsultasikan dulu oleh APIP kecuali itu tertangkap tangan. Tidak boleh mengriminalisasi,” ungkapnya.
Selain itu, Wito juga meminta kepada Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan awak media agar melakukan konsultasi terlebih dahulu kepada pihak terkait agar informasi dapat berimbang dan kondusif nantinya. “Disini ada LSM dan Pers, kita berharap melakukan konsultasi dulu agar berimbang dan kondusif,” ungkapnya.
Sementara itu, Bupati Luwu Timur, HM Thorig Husler mengakui sinergitas antara Pemerintah Daerah (Pemda) dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Luwu Timur telah berjalan dengan baik dalam rangka mengantisipasi terjadinya korupsi.
Menurut Husler, sinergitas yang baik itu terjadi dikarenakan aktifnya Kejaksaan dalam hal pendampingan melalui Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejari Luwu Timur. “Terima kasih kepada Kejaksaan terkait pendampingan melakui TP4D sehingga mendapatkan dampak positif terhadap pembangunan di daerah saat ini,” ungkap Husler. (*)
