Peredaran minumankeras tradisional jenis ballo, sengketa tanah, hingga penanganan kasus hukum menjadi perhatian tiga institusi penegak hukum di Kota Palopo.
Sejumlah persoalan tersebut mengemuka dalam pertemuan Kapolres Palopo AKBP Dedi Surya Dharma, Dandim 1403 Palopo Letkol Inf Windra Sukma Prihantoro, dan Ketua Pengadilan Negeri Palopo I Komang Dediek Prayoga, Rabu (24/6/2026).
Ketiga pimpinan lembaga itu membahas berbagai isu yang berpotensi memengaruhi keamanan dan ketertiban masyarakat. Mereka juga menyamakan persepsi dalam proses penegakan hukum agar setiap perkara berjalan sesuai aturan yang berlaku.
Kapolres mengatakan sinergi antarinstansi menjadi salah satu kunci menjaga stabilitas daerah sekaligus memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.
“Melalui pertemuan ini kami menyamakan persepsi dalam penanganan berbagai persoalan hukum maupun gangguan kamtibmas yang berkembang di tengah masyarakat. Sinergitas antar instansi keamanan sangat penting agar setiap proses penegakan hukum dapat berjalan secara profesional, transparan, dan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat,” ujarnya.
Peredaran Ballo Jadi Perhatian Bersama
Salah satu isu yang mendapat perhatian dalam pertemuan tersebut ialah peredaran dan konsumsi minuman tradisional jenis ballo. Aparat menilai peredaran minuman beralkohol tradisional itu berpotensi memicu gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.
Karena itu, Polres Palopo dan Kodim 1403 Palopo membahas rencana penertiban melalui razia gabungan. Langkah tersebut bertujuan mencegah potensi gangguan kamtibmas yang dapat muncul akibat konsumsi minuman beralkohol.
Dandim menegaskan kesiapan jajarannya untuk mendukung upaya menjaga stabilitas keamanan di wilayah Kota Palopo.
“Kodim 1403 Palopo siap bersinergi dengan Polres Palopo dalam menjaga stabilitas keamanan daerah. Termasuk apabila diperlukan ntuk penertiban minuman keras tradisional maupun kegiatan lain yang berpotensi mengganggu ketertiban masyarakat,” kata Windra.
Menurutnya, komunikasi dan koordinasi yang intens antarinstansi menjadi modal penting untuk mencegah berbagai persoalan berkembang menjadi konflik yang lebih besar.
Sengketa Tanah hingga Penegakan Hukum
Selain peredaran ballo, pertemuan tersebut juga membahas sejumlah aduan masyarakat terkait sengketa tanah. Salah satu persoalan yang mencuat berkaitan dengan penerbitan sertifikat tanah yang menimbulkan keberatan dari pihak lain yang mengklaim memiliki hak atas lahan tersebut.
Ketiga institusi juga membahas pentingnya kesamaan pemahaman dalam proses penegakan hukum. Langkah itu dinilai penting agar setiap perkara mendapat penanganan yang profesional dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.
Ketua Pengadilan Negeri Palopo I Komang Dediek Prayoga mengatakan setiap lembaga memiliki kewenangan masing-masing dalam sistem peradilan pidana. Karena itu, koordinasi antarlembaga perlu terus diperkuat.
“Setiap institusi memiliki kewenangan masing-masing dalam sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, koordinasi dan penyamaan persepsi sangat diperlukan agar proses hukum berjalan sesuai aturan dan mampu memberikan keadilan serta kepastian hukum kepada masyarakat,” ungkapnya.
Selain membahas persoalan hukum di tingkat daerah, ketiga pimpinan lembaga juga bertukar pandangan mengenai perkembangan situasi nasional yang berpotensi memengaruhi kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di daerah.
Melalui koordinasi tersebut, Polres Palopo, Kodim 1403 Palopo, dan Pengadilan Negeri Palopo berharap penanganan berbagai persoalan hukum maupun gangguan kamtibmas dapat berlangsung lebih efektif serta memberi kepastian hukum bagi masyarakat.
Luwuraya berkomitmen untuk terus berdiri sebagai rumah informasi yang jujur dan objektif bagi masyarakat luas. Namun, kami tidak bisa berjalan sendirian. Kami memanggil semangat gotong royong khas kita. Jika hari ini berita kami pernah menemani, mengedukasi, atau memberi manfaat untukmu, sudilah kiranya meluangkan sedikit rezeki untuk "mentraktir kopi" tim di balik layar.
