LUWURAYA.COM — Seorang dosen Universitas Andi Djemma (Unanda) berinisial H menempuh jalur hukum dengan melaporkan dugaan pencemaran nama baik ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sulawesi Selatan.
Laporan tersebut diajukan sejak 29 September 2026 lalu terhadap akun Instagram @unandamenfess_ setelah H merasa dirugikan oleh pemberitaan dan penyebaran informasi di media sosial yang dinilai tidak sesuai dengan fakta.
Penasihat hukum H, Adyatma, mengatakan laporan tersebut saat ini masih berproses di Polda Sulsel. Menurut dia, penyidik telah memanggil sejumlah saksi untuk dimintai keterangan.
“Saat ini laporan klien kami sedang berproses di Polda dan penyidik telah memanggil sejumlah saksi untuk dimintai keterangan,” kata Adyatma.
Ia menyebut langkah hukum itu ditempuh karena pihaknya menilai terdapat informasi yang disebarluaskan melalui media sosial dan merugikan nama baik kliennya.
Sebelumnya, H dilaporkan oleh seorang mahasiswi berinisial LN kepada Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (PPKPT) Unanda. Pengaduan tersebut berkaitan dengan dugaan pelecehan seksual dalam kegiatan study tour Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Unanda di Bali pada Agustus 2026.
Terkait pengaduan tersebut, Adyatma menyatakan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Satgas PPKPT Unanda sebagaimana diterima pihaknya, dugaan pelecehan seksual terhadap H dinyatakan tidak memenuhi unsur.
Namun, ia juga menyebut terdapat penilaian mengenai potensi pelanggaran etik yang dikaitkan dengan peristiwa lain. Pihak penasihat hukum meminta agar persoalan tersebut dibedakan dari dugaan pelecehan seksual yang dilaporkan.
“Keduanya tidak boleh dicampuradukkan sehingga membentuk persepsi seolah-olah klien kami telah terbukti melakukan pelecehan seksual,” ujarnya.
Adyatma menegaskan, menurut pihaknya, setiap pemeriksaan harus didasarkan pada fakta, bukti, kronologi, serta ketentuan dan prosedur yang berlaku. Ia juga meminta agar informasi mengenai perkara tersebut disampaikan secara hati-hati dan tidak membentuk kesimpulan sebelum melalui proses yang semestinya.
Pihak H, lanjut Adyatma, menghormati hak setiap orang untuk menyampaikan pengaduan. Namun, ia berharap penyampaian informasi kepada publik juga disertai tanggung jawab, terutama terhadap hal-hal yang belum diuji kebenarannya.
“Kami ingin persoalan ini diselesaikan melalui mekanisme hukum yang objektif, bukan melalui penghakiman opini publik,” katanya.
Luwuraya berkomitmen untuk terus berdiri sebagai rumah informasi yang jujur dan objektif bagi masyarakat luas. Namun, kami tidak bisa berjalan sendirian. Kami memanggil semangat gotong royong khas kita. Jika hari ini berita kami pernah menemani, mengedukasi, atau memberi manfaat untukmu, sudilah kiranya meluangkan sedikit rezeki untuk "mentraktir kopi" tim di balik layar.

