Keluhan masyarakat yang kesulitan mendapatkan LPG 3 kilogram masih terdengar di sejumlah wilayah Kabupaten Luwu Timur. Namun, Anggota DPRD Luwu Timur, Firman Udding, menilai persoalan tersebut bukan semata karena stok gas bersubsidi yang terbatas, melainkan distribusi yang belum berjalan optimal hingga ke tangan masyarakat.
Menurut Firman, LPG 3 kilogram merupakan kebutuhan penting bagi masyarakat kecil. Selain digunakan untuk kebutuhan rumah tangga, gas bersubsidi juga menjadi penopang aktivitas pelaku UMKM, pedagang makanan, nelayan, hingga petani.
Karena itu, ia meminta seluruh pihak memastikan distribusi LPG subsidi berjalan sesuai aturan agar masyarakat tidak lagi kesulitan memperoleh tabung gas melon.
“Ketika LPG sulit didapat, yang terdampak langsung adalah masyarakat kecil. Karena itu pasokan dan distribusi harus benar-benar dijaga,” kata Firman.
Persoalan Distribusi Jadi Sorotan
Firman menjelaskan, persoalan utama bukan hanya memastikan stok LPG tersedia, tetapi juga mengawasi jalur distribusi dari agen hingga pangkalan.
Menurutnya, distribusi yang tidak tepat sasaran berpotensi membuat masyarakat tetap kesulitan memperoleh LPG meski stok sebenarnya tersedia.
“Jangan sampai stok sebenarnya ada, tetapi masyarakat tetap kesulitan karena distribusinya tidak tepat sasaran,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan agar LPG subsidi dijual sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) dan tidak berhenti pada mata rantai distribusi tertentu yang berpotensi menghambat akses masyarakat.
Firman menilai pengawasan tidak bisa hanya mengandalkan satu instansi. Pemerintah daerah, DPRD, PT Pertamina Patra Niaga, agen, pangkalan, hingga pemerintah kecamatan dan desa perlu memperkuat koordinasi agar LPG subsidi benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.
DPRD Cari Solusi Bersama Pertamina
Sebagai tindak lanjut atas keluhan masyarakat, Komisi II DPRD Luwu Timur menggelar koordinasi dengan PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi pada Kamis (11/6/2026).
Pertemuan tersebut membahas sejumlah langkah untuk menjaga ketersediaan LPG 3 kilogram, memperkuat pengawasan distribusi, memastikan penerapan Harga Eceran Tertinggi (HET), serta mencegah potensi penyimpangan dalam penyaluran gas bersubsidi.
Firman menyebut koordinasi tersebut menjadi bagian dari upaya mencari solusi agar persoalan LPG di Luwu Timur tidak terus berulang.
Di sisi lain, ia mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Luwu Timur melalui Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian (Disdagkop-UKMP) yang telah memfasilitasi penyaluran LPG 3 kilogram melalui pasar murah serta kegiatan bongkar tabung di kantor camat dan kantor desa.
Menurutnya, program tersebut membantu masyarakat memperoleh LPG bersubsidi dengan harga sesuai ketentuan. Namun, ia berharap pengawasan distribusi tidak hanya dilakukan saat terjadi kelangkaan, melainkan menjadi agenda rutin, terutama di wilayah yang kerap mengalami keterbatasan pasokan.
Firman juga mengajak masyarakat ikut mengawasi distribusi LPG subsidi di lingkungan masing-masing. Ia meminta warga segera melaporkan kepada pemerintah atau pihak terkait apabila menemukan kelangkaan, penjualan di atas HET, maupun dugaan penyalahgunaan LPG bersubsidi.
Dengan pengawasan yang melibatkan pemerintah, Pertamina, DPRD, pelaku distribusi, dan masyarakat, Firman berharap penyaluran LPG 3 kilogram di Luwu Timur semakin tertib sehingga masyarakat tidak lagi kesulitan memperoleh salah satu kebutuhan pokok tersebut.
Luwuraya berkomitmen untuk terus berdiri sebagai rumah informasi yang jujur dan objektif bagi masyarakat luas. Namun, kami tidak bisa berjalan sendirian. Kami memanggil semangat gotong royong khas kita. Jika hari ini berita kami pernah menemani, mengedukasi, atau memberi manfaat untukmu, sudilah kiranya meluangkan sedikit rezeki untuk "mentraktir kopi" tim di balik layar.
