Lima fraksi di DPRD Kabupaten Luwu Timur kompak mengingatkan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur agar keberhasilan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak hanya diukur dari capaian administratif maupun opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Mereka menilai anggaran daerah harus mampu menghadirkan pelayanan publik yang lebih baik, mempercepat pembangunan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pandangan tersebut mengemuka dalam rapat paripurna penyampaian pemandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 yang di DPRD Luwu Timur, Jumat (3/7/2026). Meski seluruh fraksi menerima ranperda tersebut untuk dibahas pada tahapan berikutnya, masing-masing menyampaikan sejumlah catatan strategis kepada pemerintah daerah.
Juru Bicara Fraksi Golkar, Bangkit Revormansyah, mengingatkan bahwa keberhasilan mempertahankan opini WTP selama 14 tahun berturut-turut patut diapresiasi. Namun, menurutnya, capaian tersebut tidak otomatis menunjukkan seluruh pelaksanaan APBD telah berjalan efektif.
“Opini WTP menunjukkan laporan keuangan telah memenuhi standar akuntansi pemerintahan. Namun pemerintah tetap perlu memastikan setiap anggaran benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.
Pandangan senada datang dari Juru Bicara Fraksi NasDem, Suwati. Ia menilai tingginya realisasi pendapatan maupun belanja daerah tidak cukup menjadi ukuran keberhasilan jika belum mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
“Yang paling penting bukan sekadar besarnya serapan anggaran, tetapi bagaimana APBD mampu memperkuat pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, ekonomi lokal, dan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Fraksi Sepakat APBD Harus Menjawab Kebutuhan Masyarakat
Juru Bicara Fraksi PAN, Nurchalis Azis, juga mengingatkan agar pemerintah tidak berhenti pada pencapaian administratif. Menurutnya, keberhasilan pembangunan harus tercermin dari semakin baiknya pelayanan publik, berkurangnya kesenjangan pembangunan, dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat.
“Keberhasilan APBD bukan hanya soal kepatuhan administrasi, tetapi sejauh mana masyarakat merasakan manfaat pembangunan dan pelayanan pemerintah,” ujarnya.
Sementara itu, Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan, Andi Ahmad, menilai fungsi administrasi pemerintahan telah berjalan cukup baik. Namun, pemerintah daerah masih perlu memperkuat pelayanan publik, pemerataan pembangunan, serta kebijakan yang lebih berpihak kepada kesejahteraan masyarakat.
Fraksi Gerakan Persatuan Rakyat (GPR) melalui juru bicaranya, I Wayan Suparta, turut mengingatkan pentingnya memastikan setiap program pemerintah benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Fraksi GPR meminta pemerintah memperbaiki pelaksanaan berbagai program bantuan. Hal itu bertujuan agar program lebih tepat sasaran sekaligus meningkatkan efektivitas pelaksanaan APBD pada tahun-tahun mendatang.
Secara umum, kelima fraksi menyampaikan pesan yang sama, yakni pengelolaan APBD harus semakin berorientasi pada masyarakat. Mereka berharap setiap rupiah anggaran daerah mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik, mempercepat pembangunan dan memperkuat perekonomian daerah.
Berbagai masukan dari seluruh fraksi dapat menjadi bahan evaluasi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah, memperkuat akuntabilitas, serta memastikan pembangunan daerah semakin berdampak bagi masyarakat.
Luwuraya berkomitmen untuk terus berdiri sebagai rumah informasi yang jujur dan objektif bagi masyarakat luas. Namun, kami tidak bisa berjalan sendirian. Kami memanggil semangat gotong royong khas kita. Jika hari ini berita kami pernah menemani, mengedukasi, atau memberi manfaat untukmu, sudilah kiranya meluangkan sedikit rezeki untuk "mentraktir kopi" tim di balik layar.
