DPRD Luwu Timur meminta Pemerintah Kabupaten Luwu Timur menjadikan hasil evaluasi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagai dasar dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026.
Langkah tersebut dinilai penting agar setiap program yang direncanakan lebih tepat sasaran, efisien, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Hal itu disampaikan Anggota DPRD Luwu Timur, Firman Udding, usai mengikuti pembahasan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 bersama Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Sulawesi Selatan, Minggu (20/7/2026).
Menurut Firman, evaluasi yang dilakukan pemerintah provinsi seharusnya tidak hanya dipandang sebagai bagian dari proses administrasi, tetapi menjadi bahan perbaikan dalam menyusun kebijakan anggaran pada tahun berikutnya.
“Ke depan, penganggaran 2026 harus lebih terarah dan terukur sehingga pelaksanaannya semakin efisien dan efektif,” ujar Firman.
Ia menilai, penyusunan APBD yang berbasis pada hasil evaluasi akan membantu pemerintah daerah meningkatkan kualitas perencanaan, sekaligus memastikan penggunaan anggaran benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
WTP Harus Diikuti Perbaikan Tata Kelola
Dalam pembahasan tersebut, Kepala BKAD Provinsi Sulawesi Selatan, Reza Faisal Saleh, menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Luwu Timur yang kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Bagi DPRD, capaian tersebut merupakan prestasi yang patut dipertahankan. Namun, Firman mengingatkan bahwa opini WTP bukan berarti seluruh aspek pengelolaan keuangan daerah telah selesai dibenahi.
Menurutnya, setiap rekomendasi hasil pemeriksaan maupun evaluasi tetap perlu ditindaklanjuti agar kualitas tata kelola keuangan daerah terus meningkat.
“Opini WTP harus diikuti dengan komitmen memperbaiki setiap rekomendasi hasil pemeriksaan,” katanya.
Opini WTP merupakan penilaian atas kewajaran penyajian laporan keuangan pemerintah daerah. Meski demikian, pemerintah daerah tetap berkewajiban menindaklanjuti berbagai rekomendasi hasil pemeriksaan sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan.
Firman juga berharap seluruh perangkat daerah segera menindaklanjuti setiap catatan evaluasi yang diberikan, sehingga kualitas pengelolaan APBD semakin baik dari tahun ke tahun.
Ia optimistis sinergi antara DPRD, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan akan memperkuat kualitas perencanaan dan pelaksanaan APBD. Dengan demikian, anggaran daerah diharapkan tidak hanya terserap dengan baik, tetapi juga mampu memberikan dampak nyata terhadap pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
Luwuraya berkomitmen untuk terus berdiri sebagai rumah informasi yang jujur dan objektif bagi masyarakat luas. Namun, kami tidak bisa berjalan sendirian. Kami memanggil semangat gotong royong khas kita. Jika hari ini berita kami pernah menemani, mengedukasi, atau memberi manfaat untukmu, sudilah kiranya meluangkan sedikit rezeki untuk "mentraktir kopi" tim di balik layar.
