Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 di DPRD Luwu Timur memperlihatkan perbedaan pendekatan antarfaksi.
Dari lima fraksi yang menyampaikan pandangan akhir, dua fraksi justru menyinggung sejumlah program dan isu yang mulai bergulir pada 2026, sementara tiga fraksi lainnya tetap fokus mengevaluasi pelaksanaan APBD 2025.
Fraksi Partai Golkar dan Fraksi PDI Perjuangan sama-sama menyoroti Program Pandu Juara dalam pandangan akhirnya. Bahkan, Fraksi PDI Perjuangan turut mengangkat kasus pengadaan ambulans melalui dana Corporate Social Responsibility (CSR) PT Vale Indonesia serta kontraksi pertumbuhan ekonomi Luwu Timur sebesar minus 2,31 persen pada Triwulan I 2026.
Di sisi lain, Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Fraksi NasDem, dan Fraksi Gabungan Gerakan Persatuan Rakyat (GPR) lebih banyak menyoroti aspek yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan APBD 2025, seperti efektivitas belanja, optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD), kualitas infrastruktur, tindak lanjut temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), hingga tata kelola keuangan daerah.
Program dan Isu yang Mulai Bergulir pada 2026
Dalam pandangan akhirnya, Fraksi Golkar memberikan perhatian khusus terhadap Program Pandu Juara atau Pembangunan Desa Unggul, Maju, dan Sejahtera. Fraksi tersebut menyoroti tata kelola anggaran, pengelolaan BUMDes dan BUMDesma, kepatuhan regulasi, hingga efektivitas program.
Sementara itu, Fraksi PDI Perjuangan mengulas lebih rinci program yang sama. Fraksi ini menyinggung alokasi dana Rp2 miliar untuk 33 desa percontohan, tata kelola BUMDes dan BUMDesma, serta standar operasional program. Selain itu, fraksi tersebut juga mengaitkan pembahasan dengan kasus pengadaan ambulans melalui dana CSR PT Vale Indonesia dan kontraksi pertumbuhan ekonomi Luwu Timur sebesar minus 2,31 persen.
Berdasarkan kronologinya, Program Pandu Juara memang mulai diperkenalkan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur pada September 2025, kemudian memasuki tahap kick off pada Desember 2025. Namun, program dengan alokasi Rp2 miliar untuk masing-masing dari 33 desa percontohan menjadi bagian dari implementasi APBD 2026 sebagai proyek percontohan sebelum diperluas ke seluruh desa.
Hal serupa berlaku pada kasus pengadaan 24 unit ambulans melalui dana CSR PT Vale Indonesia. Program tersebut bukan merupakan belanja APBD, melainkan bantuan CSR perusahaan untuk pemerintah desa. Persoalan hukumnya baru mencuat pada Juni 2026 setelah pelaksana pengadaan diduga gagal memenuhi kontrak dengan 24 desa.
Adapun kontraksi pertumbuhan ekonomi minus 2,31 persen yang disinggung Fraksi PDI Perjuangan merujuk pada kondisi ekonomi Luwu Timur pada Triwulan I 2026 atau setelah periode APBD 2025 berakhir.
Tiga Fraksi Tetap Fokus pada Evaluasi APBD 2025
Berbeda dengan dua fraksi tersebut, Fraksi PAN, NasDem, dan GPR memusatkan perhatian pada substansi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2025.
Fraksi PAN menyoroti efektivitas belanja daerah, pemerataan pembangunan, optimalisasi PAD, kualitas infrastruktur, indikator kinerja pemerintah daerah, serta tindak lanjut atas temuan BPK.
Fraksi NasDem lebih menekankan penguatan tata kelola fiskal, akuntabilitas pengelolaan keuangan, serta penyempurnaan kebijakan pembangunan daerah.
Sementara itu, Fraksi GPR memberikan perhatian pada kualitas pembangunan infrastruktur, efektivitas penggunaan anggaran, pencapaian output dan outcome program, serta fungsi pengawasan Badan Anggaran DPRD terhadap pelaksanaan APBD.
Luwuraya berkomitmen untuk terus berdiri sebagai rumah informasi yang jujur dan objektif bagi masyarakat luas. Namun, kami tidak bisa berjalan sendirian. Kami memanggil semangat gotong royong khas kita. Jika hari ini berita kami pernah menemani, mengedukasi, atau memberi manfaat untukmu, sudilah kiranya meluangkan sedikit rezeki untuk "mentraktir kopi" tim di balik layar.
