Polemik terkait honor pegawai Dinas Sosial Kabupaten Luwu mencuat setelah adanya dugaan pemotongan honor bagi 40 pegawai yang bertugas membantu korban banjir bandang dan tanah longsor pada Mei 2024 lalu. Pemotongan ini diduga dilakukan oleh Kepala Dinas Sosial, Hasliani Nurdin.
Menurut informasi yang dihimpun, setiap pegawai seharusnya menerima honor sebesar Rp 1,8 juta. Namun, yang diterima hanya Rp 300 ribu per orang. “Harusnya kami terima Rp 1,8 juta, tapi yang dibayarkan hanya Rp 300 ribu,” ungkap salah satu pegawai yang enggan disebutkan namanya.
Lebih mencurigakan lagi, pegawai diminta menandatangani kwitansi senilai Rp 1,8 juta meskipun honor yang diterima jauh dari nominal tersebut. Pembagian uang dilakukan oleh seorang pegawai Dinas Sosial bernama Dian.
Saat dikonfirmasi, Hasliani Nurdin membenarkan adanya pemotongan honor. Namun, ia menyebut hal tersebut merupakan “pinjaman pribadi” yang digunakan untuk keperluan makan dan minum selama pembagian bantuan kepada korban bencana.
“Jumlahnya Rp 25 juta, dan itu sifatnya pinjaman pribadi. Kami sudah mengembalikannya secara utuh pada Rabu lalu,” ujar Hasliani melalui sambungan telepon.
Hasliani juga mengklarifikasi bahwa uang tersebut digunakan untuk menjamu tamu dari Kementerian Sosial yang berkunjung ke Luwu dalam rangka penanganan bencana.
