LUWURAYA.COM — Aliansi Tani Luwu Timur mendesak pemerintah melakukan moratorium konsesi pertambangan dan perkebunan monokultur skala besar di Luwu Timur.
Desakan tersebut disampaikan dalam Pernyataan Sikap Aliansi Tani Luwu Timur memperingati Hari Tani Nasional 2026, Kamis, 24 September 2026.
Aliansi menilai kebijakan penguasaan dan pemanfaatan tanah perlu dievaluasi di tengah masih berlangsungnya berbagai konflik agraria di Luwu Timur.
Dalam pernyataan sikapnya, Aliansi Tani Luwu Timur secara khusus meminta Bupati Luwu Timur melakukan moratorium terhadap konsesi tambang dan perkebunan monokultur berskala besar.
Aliansi menyebut, berdasarkan data ESDM Juni 2026, terdapat 67 IUP, IUPK, dan WIUP di Luwu Timur dengan total luas tercatat 137.725,88 hektare.
Menurut Aliansi, besarnya penguasaan ruang tersebut perlu menjadi perhatian pemerintah karena masih terdapat konflik agraria yang berkaitan dengan penguasaan dan pemanfaatan tanah.
Mereka mendesak pemerintah menghentikan sementara penerbitan dan perluasan konsesi sampai dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap izin, tumpang tindih lahan, dampak lingkungan, serta penyelesaian konflik dan pemulihan hak masyarakat.
Aliansi juga meminta agar tanah masyarakat yang berdasarkan proses verifikasi terbukti merupakan hak rakyat dikembalikan melalui mekanisme hukum dan Reforma.
Konflik Agraria Jadi Sorotan
Moratorium konsesi menjadi salah satu bagian dari tuntutan lebih luas yang disampaikan Aliansi Tani Luwu Timur pada momentum Hari Tani Nasional 2026.
Dalam pernyataannya, Aliansi meminta pemerintah menetapkan konflik agraria di Luwu Timur sebagai lokasi prioritas Reforma Agraria dan memastikan proses penyelesaiannya berlangsung transparan, partisipatif, dan melibatkan masyarakat terdampak.
Aliansi juga mendesak DPRD Luwu Timur membentuk Panitia Khusus Penyelesaian Konflik Agraria untuk melakukan pengkajian, inventarisasi, pengawasan, serta mendorong penyelesaian berbagai konflik agraria di daerah.
Selain itu, mereka meminta pemerintah menghentikan penggusuran, intimidasi, dan tindakan represif terhadap petani selama proses penyelesaian konflik masih berlangsung.
Dalam pernyataan yang sama, Aliansi menyoroti sejumlah konflik agraria yang melibatkan masyarakat dengan perusahaan perkebunan, PTPN, proyek strategis nasional, serta perusahaan pertambangan.
Aliansi menegaskan tanah bagi petani bukan sekadar aset ekonomi, melainkan sumber penghidupan, tempat bekerja, ruang produksi pangan, dan ruang hidup masyarakat.
Karena itu, mereka mendorong pemerintah menjadikan momentum Hari Tani Nasional 2026 sebagai kesempatan untuk mempercepat penyelesaian konflik agraria dan pemulihan hak masyarakat atas tanah.
Aliansi juga menyerukan agar perjuangan penyelesaian konflik agraria dilakukan secara damai, terorganisir, serta melalui mekanisme hukum dan Reforma Agraria.
Luwuraya berkomitmen untuk terus berdiri sebagai rumah informasi yang jujur dan objektif bagi masyarakat luas. Namun, kami tidak bisa berjalan sendirian. Kami memanggil semangat gotong royong khas kita. Jika hari ini berita kami pernah menemani, mengedukasi, atau memberi manfaat untukmu, sudilah kiranya meluangkan sedikit rezeki untuk "mentraktir kopi" tim di balik layar.

