DPRD Luwu Timur gelar Paripurna dalam rangka mendengarkan jawaban Bupati Luwu Timur atas Pemandangan Umum (PU) Fraksi-Fraksi terhadap Ranperda Kabupaten Luwu Timur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018 di Kantor DPRD, Kec. Malili, Selasa (16/07/2019).
Paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Luwu Timur, H. Amran Syam, dihadiri oleh Ketua Komisi I, H. Muhammad Sarkawi A. Hamid, Bupati Luwu Timur, H. Muhammad Thorig Husler, segenap anggota DPRD, Jajaran OPD dan para undangan lainnya.
Bupati Husler dalam pidatonya menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua fraksi DPRD Luwu Timur yang telah menerima dan menyetujui Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018 untuk selanjutnya dibahas sesuai dengan tahapan dan mekanisme.
Atas Pemandangan Umum Fraksi Golkar, Fraksi PAN dan Fraksi Demokrat, bahwa sependapat untuk mengoptimalkan pendapatan daerah perlu langkah konkrit dan inovatif dan juga meningkatkan pelaksanaan pengawasan secara berkesinambungan terhadap sumber pendapatan daerah.
Selain itu, Pemda telah terikat MoU dengan KPK dalam rangka peningkatan daerah, telah dilakukan integrasi sistem antara Badan Pertanahan Nasional, Pemda dan Bank Sulselbar.
Menjawab Fraksi PAN mengenai pemanfaatan aset instalasi air bersih di Desa Tarabbi, direncanakan pada awal Bulan Agustus akan di pasang Water Meter pada rumah-rumah.
Husler sependapat dengan Fraksi Nasdem untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi dengan memaksimalkan fungsi aset untuk meningkatkan pendapatan bagi Pemerintah.
Besarnya Sisa Lebih Pembiayaan (Silpa) yang disampaikan Fraksi Demokrat, Husler mengatakan akan menjadi koreksi dalam menjalankan tugas dan fungsi dengan lebih cermat dan memperhatikan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan anggaran.
Menjawab Fraksi Gerindra, ada efisiensi anggaran terkait pemasangan air bersih di Desa Baruga. Disepakati dengan PT. Vale Indonesia bahwa untuk pengadaan air bersih yakni dalam pekerjaan intek oleh Pemda dan pekerjaan perpipaan akan dilaksanakan oleh PT. Vale.
Pengelolaan APBD tidak hanya berfokus pada penyerapan anggaran seperti yang diutarakan fraksi PDI Perjuangan, Husler sependapat bahwa pengelolaannya juga melihat manfaat dari program dan kegiatan yang dilaksanakan dan kedepan pelaksanaan kegiatan lebih merata dan berimbang. (tom/alp)
