LUWU TIMUR – Wakil Ketua DPRD Luwu Timur (Lutim), H. Usman Sadik mengatakan, permasalahan yang dihadapi PT. PUL sangat mudah diselesaikan, apabila melalui musyawarah dengan berbagai pihak terkait dan masyarakat.
Hal itu disampaikan Legislator dari partai PAN, di sela-sela kunjungannya saat meninjau area Sedimenpon PT. PUL di dusun Saluciu, desa Ussu, kecamatan Malili, Senin (24/6/2024).
“Sebenarnya, persoalan yang dihadapi PT. PUL sangat kecil dan mudah diselesaikan di meja Warung Kopi (Warkop), pada intinya PT. PUL jangan menutup diri dari publik, harus terbuka apabila persoalannya mau cepat diselesaikan,” Ungkapnya.
Usman Sadik menekankan, pihak PT PUL jangan merugikan warga yang ada, harus memikirkan nasib dan kesejateraan warga sekitar area pertambangan.
Sebaliknya, ia juga meminta kepada warga agar jangan dulu terlalu banyak menuntut perusahaan PT. PUL, karena perusahaan yang ada masih dalam tahap persiapan, belum melakukan produksi.
“Saya minta masyarakat bersabar jangan dulu menuntut yang berlebihan kepada perusahaan, karena saat ini perusahaan masih melakukan pembenahan sehingga banyak mengeluarkan biaya, belum ada pemasukan karena belum melakukan penambangan,” tutur Usman Sadik.
Usman mengapresiasi itikad baik manajemen PT. PUL yang baru, dengan melakukan langkah pembenahan terutama melakukan pembuatan Sedimenpon yang baru sesuai dengan standar pertambangan.
Selanjutnya, Usman Sadik melakukan peninjauan ke Dusun Saluciu, guna memastikan keluhan dari warga benar atau tidak, serta meninjau area yang menjadi jalur luberan lumpur pada saat musim hujan.
“Jadi saya sudah melakukan peninjauan lokasi dan tidak ada masalah, karena titik yang di anggap rawan sudah menjadi pleaning perbaikan dari PT. PUL,” tandasnya.
Sementara itu pihak dari PT. PUL, Wiji menjelaskan, pihaknya terus melakukan pembenahan baik di area pertambangan maupun di area pemukiman warga sekitar, terutama perbaikan sistem drainase yang ada, sehingga tidak ada lagi rembesan dan luapan lumpur ke jalan apabila di musim hujan.
“Kami siap melakukan musyawarah dengan berbagai pihak terkait, serta membuka diri dan transparansi ke publik, apa saja yang menjadi program prioritas dalam melaksanakan pertambangan yang ada,” tegas Wiji. (*)
