LUWURAYA.COM — Wakil Bupati Luwu Timur, Puspawati Husler, menyampaikan tanggapan pemerintah daerah atas pemandangan umum lima fraksi dewan terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2027 dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Luwu Timur, Malili, Kamis (22/10/2026).
Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Luwu Timur, Ober Datte, didampingi Wakil Ketua I DPRD Luwu Timur, Jihadin Peruge, dan Wakil Ketua II DPRD Luwu Timur, Harisah Suharjo, serta dihadiri anggota legislatif, jajaran pejabat pemerintah daerah, dan perwakilan Forkopimda.
Menjawab pandangan Fraksi NasDem dan Fraksi PDI Perjuangan mengenai infrastruktur berskema tahun jamak, Puspawati menjelaskan bahwa skema multiyears dipilih untuk pekerjaan berskala besar seperti jalan agar terencana serta berkelanjutan, dengan perhitungan pembiayaan yang telah disiapkan cermat sejak awal tanpa mengesampingkan kebutuhan infrastruktur lain.
Penjelasan Program Prioritas Daerah
Terkait sektor pendidikan, pemerintah daerah menegaskan komitmen rehabilitasi sekolah demi memenuhi amanat alokasi 20 persen anggaran dalam APBD, sementara pembenahan Program Pandu Juara tetap dilakukan untuk mendorong penguatan ekonomi non-tambang bersamaan dengan apresiasi atas dukungan dewan terhadap Program 3 Kartu Sakti.
Menanggapi masukan Fraksi PAN, pemerintah memastikan APBD 2027 selaras dengan RPJMD, mengoptimalkan pendapatan asli daerah lewat digitalisasi dan evaluasi BUMD, memperketat validasi data penerima pupuk gratis serta bibit unggul, menyempurnakan akurasi data Kartu Lansia, hingga menerapkan Indeks Pembangunan Desa untuk menekan disparitas wilayah.
Menjawab Fraksi PDI Perjuangan, kebijakan afirmatif didorong melalui kemitraan antara UMKM lokal dan pelaksana proyek konstruksi agar memicu perputaran ekonomi daerah, sedangkan untuk Fraksi GPR dipastikan perbaikan jembatan kayu Rende-Rende dan Dandawasu di Desa Parumpanai sudah masuk dalam RAPBD 2027, serta izin penetapan lokasi Bandara Maliwowo terus diproses di Kementerian Perhubungan.
Terkait catatan Fraksi Golkar, pemerintah daerah berkoordinasi dengan PT Vale Indonesia dan PT PLN perihal daya listrik 4,2 MW, mempercepat meteran di Sumasang dengan penggantian 5.000 meter kabel dan penambahan trafo, mengkaji harga jual listrik, mengusulkan penanganan abrasi Pantai Lemo ke kementerian terkait, mengkaji Bendungan Bantilang, serta meninjau status jalan inspeksi Beringin Jaya ke Wonorejo.
Menutup pemaparannya, Puspawati berharap seluruh perangkat daerah dapat terlibat aktif bersama pimpinan dan anggota legislatif selama proses pembahasan Ranperda APBD 2027 agar agenda tersebut dapat tuntas sesuai harapan bersama.
Luwuraya berkomitmen untuk terus berdiri sebagai rumah informasi yang jujur dan objektif bagi masyarakat luas. Namun, kami tidak bisa berjalan sendirian. Kami memanggil semangat gotong royong khas kita. Jika hari ini berita kami pernah menemani, mengedukasi, atau memberi manfaat untukmu, sudilah kiranya meluangkan sedikit rezeki untuk "mentraktir kopi" tim di balik layar.
