Desa Kalpataru, Kecamatan Tomoni, menjadi salah satu wilayah yang belum mendapatkan alokasi pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD pada APBD 2026. Kondisi tersebut menjadi perhatian Anggota DPRD Luwu Timur Aprianto saat melaksanakan reses perseorangan masa sidang III Tahun 2025–2026 di desa tersebut, Jumat (14/8/2026).
Dalam pertemuan dengan masyarakat, Aprianto mengakui bahwa hingga anggaran pokok 2026, Desa Kalpataru belum memperoleh kegiatan fisik yang bersumber dari Pokir yang menjadi kewenangannya.
Karena itu, ia menyatakan akan menjadikan hasil reses di Kalpataru sebagai dasar penyusunan prioritas pembangunan pada APBD 2027, agar desa tersebut tidak kembali tertinggal dalam alokasi program pembangunan.
“Untuk itu saya datang ke sini untuk menghimpun segala masukan dan aspirasi masyarakat, dengan harapan kejadian di 2026 ini tidak terulang kembali di tahun berikutnya, khususnya di tahun 2027,” ujarnya.
Menurut Aprianto, reses bukan sekadar agenda rutin DPRD, tetapi menjadi mekanisme untuk memetakan kebutuhan riil masyarakat dan memastikan pemerataan pembangunan di daerah pemilihan.
Ia menegaskan setiap aspirasi yang disampaikan warga akan dicatat dan diperjuangkan sesuai kewenangan pemerintah, baik di tingkat kabupaten, provinsi, maupun pusat.
Aspirasi Warga Jadi Dasar Prioritas
Dalam dialog bersama masyarakat, sejumlah usulan pembangunan mencuat, terutama terkait infrastruktur jalan, irigasi pertanian, dan fasilitas pendukung pelayanan masyarakat.
Aprianto mengatakan aspirasi tersebut akan menjadi bahan dalam proses perencanaan dan penganggaran agar program yang diusulkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan warga.
Ia juga membuka peluang agar usulan yang memenuhi syarat dapat diperjuangkan lebih cepat melalui APBD Perubahan 2026, meskipun sebagian besar akan diarahkan menjadi prioritas pada APBD 2027.
“Segala harapan-harapan nanti ini paling cepat kami bisa realisasikan di anggaran perubahan,” katanya.
Sementara itu, Camat Tomoni Darwin HD mengajak masyarakat memanfaatkan forum reses untuk menyampaikan kebutuhan yang benar-benar mendesak dan menyangkut kepentingan masyarakat secara luas.
Menurutnya, aspirasi yang disampaikan sebaiknya diarahkan pada kebutuhan prioritas desa agar memiliki peluang lebih besar untuk diperjuangkan dalam proses penganggaran.
Reses tersebut diharapkan tidak hanya menjadi ruang dialog antara masyarakat dan wakil rakyat, tetapi juga menjadi momentum untuk memperbaiki pemerataan pembangunan di wilayah Daerah Pemilihan Mangkutana, Tomoni, dan Tomoni Timur.
Dengan menjadikan Kalpataru sebagai salah satu fokus evaluasi, DPRD Luwu Timur berharap penyusunan prioritas pembangunan ke depan dapat lebih merata dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat di wilayah yang selama ini belum tersentuh alokasi Pokir.
Luwuraya berkomitmen untuk terus berdiri sebagai rumah informasi yang jujur dan objektif bagi masyarakat luas. Namun, kami tidak bisa berjalan sendirian. Kami memanggil semangat gotong royong khas kita. Jika hari ini berita kami pernah menemani, mengedukasi, atau memberi manfaat untukmu, sudilah kiranya meluangkan sedikit rezeki untuk "mentraktir kopi" tim di balik layar.
