Komisi III DPRD Kabupaten Luwu Timur menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan manajemen PT Trakindo Utama, Selasa (17/6/2025), untuk membahas persoalan tunjangan perumahan yang dinilai tidak merata, terutama bagi karyawan lokal.
Rapat berlangsung di ruang Komisi III DPRD dan dihadiri oleh jajaran dewan bersama manajemen Trakindo, termasuk HR Leader Department, Alfrida dan Sarwono.
Dalam forum tersebut, sejumlah anggota DPRD menyoroti adanya ketimpangan antara karyawan lama, karyawan transfer, dan karyawan lokal yang baru direkrut.
Anggota Komisi III dari Fraksi NasDem, Muhammad Iwan, menegaskan bahwa isu tunjangan harus diperlakukan secara adil.
Dia memperingatkan agar persoalan ini tidak memicu konflik horizontal di lingkungan kerja maupun masyarakat sekitar.
“Kami hanya menyuarakan aspirasi masyarakat. Jangan sampai persoalan tunjangan ini berkembang jadi kisruh,” kata Iwan.
Dia juga menyoroti berkurangnya jumlah karyawan lokal, sementara pekerja dari luar tetap dipertahankan oleh perusahaan.
Hal senada disampaikan I Wayan Suparta dari Fraksi Gerindra. Dia menyoroti fakta bahwa sejumlah karyawan baru tidak memperoleh fasilitas, sementara karyawan lama masih menerima tunjangan.
“Padahal mereka bekerja dalam lingkungan dan tekanan yang sama,” tegasnya.
Menanggapi hal itu, perwakilan PT Trakindo, Alfrida, menyatakan bahwa semua hak dan fasilitas karyawan telah disampaikan secara transparan sejak awal perekrutan, termasuk skema insentif lokasi dan tunjangan tempat tinggal.
“Ini berlaku sama di seluruh 84 cabang kami di Indonesia. Tidak ada perbedaan perlakuan,” jelas Alfrida.
Dia menyebut, keluhan baru mulai muncul setelah status karyawan berubah menjadi permanen dalam empat bulan terakhir.
Meski demikian, Komisi III tetap meminta Trakindo mempertimbangkan pendekatan yang lebih adil dan kontekstual bagi karyawan lokal di Luwu Timur, yang selama ini menjadi bagian penting dari operasional perusahaan.
Rapat ditutup dengan komitmen Komisi III DPRD Lutim untuk terus mengawal isu ini, demi memastikan keadilan sosial dan kestabilan hubungan industrial di wilayah kerja Trakindo.
