Komisi 3 DPRD Luwu Timur menyarankan pembangunan jalan beton di jalur dua wilayah transmigrasi mahalona, pimpinan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Ketua Komisi 3 Herdinang mengatakan pengerasan jalan di wilayah transmigrasi sudah tidak cocok lagi.
Hal tersebut diungkapkannya saat RDP terkait Pemulihan infrastruktur dan ekonomi masyarakat pasca banjir dan longsor Luwu Timur di Kantor DPRD. Selasa (13/06/2019).
Selain Herdinang, hadir anggota komisi 3 Najamuddin, Leonar Bongga, KH Suardi Ismail, Andi Endy B. Shin Go, I Wayan Suparta, Sekretaris Dinas PUPR, syahrir, Kadis Tansmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian, Firnandus Ali, BPBD, dan Bappeda. Sebelumnya dalam rapat dijelaskan bahwa Kadis transmigrasi, Firnandus Ali mengatakan sesuai SOP bidang transmigrasi merinci bahwa kondisi terakhir belum memungkinkan untuk diaspal sehingga harus ditingkatkan terlebih dahulu.
Lanjutnya, bahwa pihak dirjen dari kementerian sendiri pernah menjanjikan untuk pengaspalan apabila jalan akses provinsi 6 km hingga ujung batas Provinsi Sulawesi Tengah telah lancar.
Menanggapi hal tersebut, Herdinang mengatakan berdasarkan aspirasi masyarakat transmigrasi mahalona. jika pengerasan jalan ataupun pengaspalan jalan yang dibangun maka tidak akan bertahan lama. Menurutnya pembangunan jalan beton paling sesuai dengan struktur tanah di wilayah dimaksud.
“Hanya sekali anggaran untuk beton maka 10 tahun bisa terpakai, daripada berkali-kali anggaran untuk pengerasan yang tidak sampai setahun sudah hancur kembali,” jelas Herdinang.
Lagipula, lanjutnya jika diliat dari anggaran, biaya pemeliharaan akan lebih besar daripada anggaran pokoknya. Dirinya menyarankan kadis transmigrasi bersama Dinas PU memberi saran kepada kementerian agar pembangunan jalan beton bagi jalur dua wilayah transmigrasi.
Hal ini lebih efektif daripada pengerasan jalan yang sifatnya hanya sementara. “Tolong kami diberitahu jika ada orangnya dirjen dari kementerian datang meninjau, kami ingin memberinya saran langsung,” kata Herdinang.
Dalam rapat dibahas pula pembangunan jembatan darurat pasca robohnya jembatan yang menghubungkan antara SP4 dan SP1. Sekretaris Dinas PUPR, Syahrir mengatakan dirinya telah meninjau bersama bapak bupati dan rombongan lainnya hingga daerah transmigrasi mahalona SP4.
Kemudian diputuskan melalui rapat, pemerintah daerah akan membangun jembatan darurat hanya untuk motor dan pejalan kaki dari SP4 ke SP1.
Selain dikarenakan jembatan utama roboh pasca banjir, dibangunnya jembatan darurat dengan pertimbangan Jalan alternatif yang ada terlalu jauh.
“InsyaAllah dalam 2 minggu ini jembatan darurat selesai.” Ungkap Syahrir.
Herdinang berharap pemda segera membangun jembatan permanen sehingga dapat digunakan oleh warga transmigrasi. (rhj)
